Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini/Ist
Pancasila harus menjadi ideologi pemersatu bangsa. Dengan Pancasila, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tetap terjaga.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini dalam mimbar demokrasi kebangsaan Fraksi PKS DPR seri ke-5 bertema 'Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu dan Penjaga Keutuhan NKRI', Jumat (11/6).
"Pancasila menjadi penting karena sebagai dasar negara Indonesia merdeka, falsafah dasar yang menjadikan Indonesia bersatu. Diterima sebagai kesepakatan bersama oleh semua kelompok dan golongan,†papar Jazuli secara virtual.
Pancasila sebagai dasar negara terjadi melalui perdebatan konsepsional dalam rumusan sila-sila di dalamnya. Perdebatan ini menunjukkan tiga hal penting, pertama kualitas pemikiran (isi kepala) bangsa.
Kedua, kata Jazuli, menunjukkan kualitas peradaban bangsa Indonesia dengan karakter yang unggul. Lalu yang, Ketiga, menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati tokoh bangsa untuk menjaga persatuan di atas semua kepentingan golongan.
Dengan seluruh latar filosofis lahirnya Pancasila tersebut, kata dia, rakyat harus menunjukkan sikap dan perilaku kebangsaan yang tepat, yaitu meyakini bahwa Pancasila telah final sebagai dasar negara, falsafah dasar, dan ideologi negara.
"Jadikan Pancasila milik bersama, sebagai ideologi pemersatu, dan hindari sikap bernegara yang polaritatif dan tidak mempertentangan secara dikotomis nilai yang inheren dalam Pancasila, dan lain-lain," jelasnya.
Dalam diskusi yang sama, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Ahmad Heryawan memaparkan penafsiran Pancasila sebagai dasar bernegara yang terbuka dan faktual guna membangun kesejahteraan Indonesia.
“Saat ini di era reformasi, kita menyadari Pancasila telah mendapatkan banyak penafsiran dari berbagai kalangan. Penafsiran tersebut menandakan kehadirannya sangat terbuka dan nilai-nilai di dalamnya banyak mempengaruhi berbagai dinamika kebangsaan sejak awal kemerdekaan,†ujar Aher.
Aher mengatakan, penafsiran Pancasila seharusnya terbuka dan tidak menghadirkan tafsir tunggal yang pernah terjadi di beberapa masa kepemimpinan sebelumnya.
"Karena dengan adanya tafsir tunggal, maka akan menegasi penafsiran yang terbuka dan bernilai ilmiah serta mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," tandasnya.
