ARB Ingin Hak Politik Pelaku Korupsi Dihilangkan

Masalah pokok kebangsaan adalah korupsi. Banyak kasus korupsi terjadi di Indonesia belum tuntas diusut, bahkan tidak terusik. Sejumlah kasus malah melibatkan oknum eksekutif dan legislatif.

Atas alasan itu, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Bali (ARB) menggelar aksi di depan parkiran Timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Denpasar, Kamis (10/6).

Dengan menyebar sejumlah poster dan membentangkan spanduk anti korupsi, mereka ingin menyadarkan masyarakat bahwa masalah pokok kebangsaan adalah korupsi.

Koordinator Aksi Aliansi Rakyat Bali (ARB), Jonathan Kevin menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada pengalihan isu korupsi.  Sebab terkadang pandangan rakyat dialihkan dengan isu-isu yang lebih komersil dan lebih mudah dikonsumsi.

“Masalah bangsa saat ini adalah korupsi. Jangan dialihkan dengan isu lain,” ujarnya seperti dikutip dari balipost.com, Jumat (11/6).

Dalam aksi ini, ARB turut membagikan bunga mawar pada warga yang melintas. Mereka turut menyampaikan sejumlah tuntutan seperti penyelesaian kasus-kasus korupsi tanpa tebang pilih sampai ke akarnya dan penghentian pelemahan KPK.

Mereka juga ingin agar pelaku korupsi dihukum dengan menghilangkan hak politik. Para koruptor tidak boleh dipilih lagi menjadi pejabat publik.

“Bangun struktur KPK hingga tingkat kota/kabupaten, dan membangun sistem pembuktian terbalik untuk kasus-kasus korupsi,” tegasnya.