Berita

Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Willy Aditya/Net

Politik

Kemenkeu Bakal Naikkan Tarif Pajak, Willy Aditya: Pilihan Potong Kompas

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 11:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana Kementerian Keuangan menaikkan tarif pajak dan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako terus mendapat tentangan dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Willy Aditya mengatakan, fraksinya solid menentang rencana Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani tersebut.

Menurutnya, rencana Sri Mulyani menaikkan tarif pajak akan menambah beban bagi masyarakat. Menaikkan tarif pajak di tengah situasi ekonomi yang belum normal justru akan berdampak negatif bagi ekonomi Indonesia keseluruhan.


“Fraksi Nasdem menolak rencana usulan Menkeu soal kenaikan tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan ini jika rencana demikian benar-benar diusulkan ke DPR. Dari awal kami tegaskan itu,” kata Willy kepada wartawan, Jumat (11/6).

Willy yang juga anggota Komisi XI sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini kembali menegaskan bahwa penerimaan pajak masih bisa digenjot dengan cara selain menaikkan tarifnya.

“Harga komoditas di internasional juga sudah mulai membaik. Penerimaan dari sisi pabean juga menunjukan tren positif. Jadi pilihan menaikkan tarif itu pilihan potong kompas semata,” ujarnya.

Dia menjelaskan, perbaikan regulasi yang menjadi penopang untuk menaikkan pendapatan dari pajak perlu dilakukan. Walau demikian regulasi yang dimaksud bukanlah menaikkan tarif pajak.

Melainkan regulasi untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak, kemudahan pemungutan dan laporan pajak, serta kecepatan pembayaran oleh para wajib pajak.

“Perbaikan regulasi itu untuk menaikkan kepatuhan dan kemudahan menunaikan pajak. Sangat tidak bijak menaikkan tarif pajak di saat masyarakat sedang berjuang keras untuk mempertahankan sumber dan nilai pendapatannya. Nilai pendapatan makin berkurang jika dibarengi naiknya tarif pajak. Ini justru akan mengurangi belanja masyarakat,” bebernya.

Menurut Willy, Kemenkeu perlu mengkaji lebih matang sumber-sumber pendapatan negara untuk pembiayaan APBN tanpa harus menaikkan tarif pajak. Dari sisi produksi nasional, Kemenkeu juga diminta untuk mencari jalan agar terus dapat dipacu. Neraca perdagangan luar negeri harus terus didorong untuk menghasilkan surplus.

“Menkeu duduk dan kerja sama lah dengan kementerian lain sehingga bisa juga meraup pendapatan dari upaya mendorong surplus perdagangan luar negeri dan usaha lainnya,” katanya.

Dia berpesan, Menkeu untuk memikirkan hal yang lebih strategis dan kreatif mengupayakan pendapatan negara. Sehingga tidak menambah beban masyarakat di masa sulit ini.

“Jangan naikan tarif pajak yang membebani masyarakat banyak yang justru menjadi basis dukungan bagi pemerintah,” tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya