Berita

Menteri Keuangan, Sri Mulyani/nET

Politik

Sembako Mau Dipajaki, Untuk Apa Sekolah Tinggi-tinggi Kalau Hanya Bisa Bebani Rakyat

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jaringan Nusantara menyayangkan rencana Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II kepada orang berduit, sementara itu bakal memberlakukan pajak sembako.

"Untuk apa sekolah tingg-tinggi sampai di luar negeri kalau kerjanya hanya bisa membebani rakyat dengan pajak," kata pendiri Jaringan Nusantara, Aam S, Jumat (11/6).

Jelas Aam, pemberlakuan pajak sembako sangat tidak tepat, apalagi ini masih di tengah pandemi Covid-19.

"Rencana PPN sembako di saat pandemi ini membuat rakyat semakin susah, harusnya Menkeu Sri Mulyani punya solusi yang bisa membuat rakyat tenang dan rakyat tidak tambah susah," ucapnya.

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako.

Sembako yang bakal dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Pemerintah juga bakal menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Populer

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

Bang Yos: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Banyak yang Terselamatkan

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32

Sambangi Rumah Steven, Komandan Lanud TNI AU Merauke Berikan Seekor Babi dan Beras

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:42

Sadar dengan Jebakan Utang China, Pemerintahan Baru Samoa Urungkan Proyek BRI

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:01

UPDATE

Tegas, Biden Janji Tidak Akan Politisir Kerja Intelijen

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:36

Ketua Komisi X Berharap Gresya/Apriyani Bawa Kado Indah Jelang HUT RI

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:17

Tegaskan Keputusan Ketua DPR, Komisi IX Fraksi Gerindra: Fasilitas Isoman di Hotel Telah Dibatalkan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:16

Puan Warning Kondisi Pandemi RI: Belajar dari Pengalaman, Jangan Terulang Seperti Jawa-Bali Kemarin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:58

Berpakaian Serba Hitam, Ratusan Orang Turun Ke Jalan Desak PM Muhyiddin Turun

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:52

Jokowi Ngaku Kecolongan Varian Delta, Alvin Lie: Akibat Saran Ahli Diabaikan tapi Utamakan TKA

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:43

Syarat Penerima BSU Tak Sesuai Kondisi Rill Penetapan PPKM Level 3-4, OPSI Desak Ida Fauziah Revisi Permenaker 16/2021

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:43

Istana: Berhentilah Berdebat Mengenai Lebih Penting Ekonomi atau Nyawa saat Pandemi

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:25

Bocoran Dokumen AS Soal Varian Delta: Perang Telah Berubah

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:25

Pimpinan Komisi VIII: Celah Penyelewengan Bansos Ada Pada DTKS yang Belum Baik

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:20

Selengkapnya