Berita

Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Profesor Musni Umar/Net

Politik

Akademisi Berdarah-darah Raih Gelar Profesor, Prof Musni Umar: Kalau Mega Karena Politik

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 22:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana pemberian gelar profesor kehormatan kepada Megawati Soekarnoputri sulit bila tidak dikaitkan dengan kepentingan politik.

Selama ini, gelar profesor bagi para akademisi sangat sulit didapatkan. Perlu ada usaha ekstra, mulai dari memperbanyak karya di jurnal internasional, hingga harus mengajar sebagai dosen minimal 10 tahun.

Namun perlakuan berbeda dialami Presiden Kelima RI tersebut yang akan mendapat gelar profesor dari Universitas Pertahanan (Unhan) pada Jumat besok (11/6).


"Untuk jadi gurubesar itu harus punya karya banyak, dan harus doktor dan lain-lain. Kalau dari akademisi itu tidak mudah mendapatkan gelar profesor, sekarang bergelar master pun sulit bukan main," kata Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Profesor Musni Umar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Ia mengamini rencana pemberian gelar kepada Megawati itu menuai pro dan kontra. Namun demikian, hal tersebut dinilai wajar di Indonesia yang menganut demokrasi.

"Kalau untuk penghargaan kepada beliau (Megawati) ini kan sifatnya penghargaan, tentu ada pertimbangan politik. Karena kan beliau mantan Presiden," jelas Musni Umar.

Adapun pemberian gelar profesor bagi dosen tidak tetap tidak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, beberapa tokoh juga pernah mendapat gelar seperti yang akan diberikan kepada Megawati.

"Ada dulu Chairul Tandjung juga pernah mendapat gelar profesor, padahal enggak pernah mengajar (bukan dosen tetap). Kemudian Wakil Presiden Maruf Amin juga," sambungnya.

Oleh karenanya, pemberian gelar profesor kepada Megawati ia serahkan kepada publik untuk menilai.

"Ini negara demokrasi, baik buruknya ya itu masing-masing penilaian orang, kan beda-beda," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya