Berita

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di sela-sela penganugerahan Doktor Honoris Causa bidang politik pendidikan di Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2017/Net

Politik

Bukan Megawati, Harusnya Rakyat Yang Diberi Gelar "Mampu Bertahan Di Tengah Covid"

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 18:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aneh, gelar profesor bisa diumbar. Pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada, yang ada adalah doktor honoris causa.

"Gelar itu mencerdaskan pejabat, membodohi rakyat," kata Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/6).

Jelas dia, disebut mencerdaskan pejabat karena dengan seketika mereka mendapat gelar. Sementara membodohi rakyat maksudnya, pemerintah menganggap masyarakat tidak tahu.


"Mereka mau membodohi rakyat," ujar Gde Siriana, Komite Politik dan Pemerintahan KAMI.

Menurutnya, pemerintah seharunya memberi gelar kepada rakyat yang menderita, bertahan, dan berjuang hidup di tengah pandemi Covid-19.

"Bukan kepada Megawati. Rakyat yang bertahan hidup dalam covid itu yang harus diberi gelar pahlawan, penghargaan," kata Gde Siriana.

Jelas dia, rakyat sudah memberi contoh dan pelajaran berharga bagaimana bisa bertahan hidup di tengah susahnya kehidupan, palagi saat ini di tengah bencana pandemi.

"Ini sindiran dan satir saja. Karena rakyat yang bertahan dan berjuang, maka sepantasnya gelar pahlawan diserahkan kepada mereka, bukan pejabat," ucap Gde Siriana.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan memperoleh gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan) melalui sidang senat terbuka, Jumat (11/6).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu akan menerima gelar Profesor Kehormatan (Gurubesar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

UPDATE

Pesan Ketum Muhammadiyah: Fokus Tangani Bencana, Jangan Politis!

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:13

Amanat Presiden Prabowo di Upacara Hari Bela Negara

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:12

Waspada Banjir Susulan, Pemerintah Lakukan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:05

Audit Lingkungan Mendesak Usai Bencana di Tiga Provinsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 10:04

IHSG Menguat, Rupiah Dibuka ke Rp16.714 Pagi Ini

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:59

TikTok Akhirnya Menyerah Jual Aset ke Amerika Serikat

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:48

KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Kepala Kejari HSU

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:28

Bursa Asia Menguat saat Perhatian Investor Tertuju pada BOJ

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:19

OTT Kalsel: Kajari HSU dan Kasi Intel Digiring ke Gedung KPK

Jumat, 19 Desember 2025 | 09:05

Mentan Amran: Stok Pangan Melimpah, Tak Ada Alasan Harga Melangit!

Jumat, 19 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya