KPK Sudah Benar, Lemhannas Sarankan Komnas HAM Buka Komunikasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) disarankan untuk menjalin komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang disoal.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang melihat ada yang aneh dengan sikap Komnas HAM menelusuri dugaan pelanggaran HAM dalam TWK pegawai KPK.

Menurutnya, komunikasi antara KPK dan Komnas HAM penting sebagai introspeksi tentang fungsi, peran, dan kewenangannya pada lembaga masing-masing.

"Bagaimanapun, KPK dan Komnas HAM itu tidak jauh dari fungsi pemerintahan. Coba dibuka komunikasi, jangan serta merta kemudian dilihat dari perbedaan (lembaga)," kata Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (10/6).

Dari kacamata Lemhannas, tidak ada yang salah dengan lembaga antirasuah, terlebih dengan tuduhan pelanggaran HAM dalam TWK. Sebab kedudukan KPK hanya menjalankan perintah undang-undang, sedangkan penyelenggara TWK adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama beberapa lembaga.

Pimpinan KPK, yakni Firli Bahuri pun sama sekali tak terlibat langsung dalam seleksi pegawai menjadi ASN.

"Ketua KPK tidak menentukan lulus atau tidaknya, dan tidak (berkaitan) dengan persoalan yang ada di tes tersebut," demikian Agus.