Berita

Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih/Net

Hukum

Salah Alamat Komnas HAM Panggil Firli Bahuri, Harusnya DPR Atau Pemerintah

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 14:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap Ketua KPK Firli Bahuri menuai tanda tanya besar di publik.

Terlebih pemanggilan tersebut berkenaan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang digelar kepada pegawai KPK belum lama ini dan dituding melanggar HAM.

"Apa kaitannya Komnas HAM. Kalau berkaitan dengan pelanggaran HAM, apa? Ketua KPK melanggar HAM-nya di mana?" kata pakar hukum Yenti Ganarsih kepada wartawan, Kamis (10/6).


TWK yang digelar untuk peralihan pegawai KPK menjadi ASN sudah jelas tertuang dalam undang-undang. Belum lagi, TWK tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Jadi apa urgensinya memanggil KPK? Pak Firli itu sedang bekerja, kok bolak-balik dipanggil?" lanjutnya.

"Sudah benar (Firli) tidak usah datang. Pelanggaran HAM-nya di mana? Semua hharus berkaitan, misal policy, di dalam policy itu ada pelanggaran HAM. (tapi) Pak Firli tidak mengeluarkan policy apa-apa," lanjut Yenti.

Mantan Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK ini menjelaskan, kebijakan KPK merupakan amanat dari UU 19/2019 tentang KPK. Kalau TWK dianggap melanggar HAM, Komnas HAM seharusnya memanggil pembuat undang-undang.

"Yang dipanggil bukan Firli, tapi ya DPR dan pemerintah yang waktu itu membuat UU KPK. Kalau berkaitan dengan apa yang dipertanyakan di dalam tes-tes (TWK) itu, itu yang dipanggil BKN," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya