Berita

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik/Net

Politik

Semangat Tangani KPK, Komnas HAM Dituding Tidak Kredibel

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 13:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Tidak heran jika Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik bersemangat menangani laporan dari perwakilan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) terkait persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi Komnas HAM yang semangat menindaklanjuti laporan Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Komnas HAM itu ketuanya kan sering ngisi pelatihan dan seminar-seminar HTI dulu, dan mantan timses Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumut tahun tahun 2013, hingga jadi Komisaris PDAM Sumut," kata dia kepada wartawan, Kamis (10/6).


"Ya wajar saja akan memanggil pimpinan KPK dan BKN terkait laporan Mas Novel Baswedan ke KPK karena tidak lulus TWK. Kira-kira netral enggak ya," ujar Arief Poyuono melanjutkan.

Menurutnya, Komnas HAM tidak perlu mencurahkan semua perhatian dan tenaga terhadap persoalan TWK pegawai KPK. Apalagi proses TWK tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Jelas Arief Poyuono, Komnas HAM harusnya menangani kasus-kasus berat, bukan yang remeh-temeh.

"Komnas HAM kalau memanggil, panggilah pimpinan institusi negara, kalau ada pelanggaran HAM yang sangat berat atau genosida, bukan karena tidak lulus TWK. Nanti, Komnas HAM harus panggil pimpinan universitas negeri kalau ada calon mahasiswa yang enga lulus SBMPTN loh jika ada mahasiswa mengadu, karena kan nilai tes SBMPTN juga enggak pernah diberitahukan pada calon mahasiswa PTN," tuturnya.

"Lah, ini kok manggil pimpinan KPK ya. Ada apa ya ini, heran juga nih aku sama cara kerja Komnas HAM yang tidak kredibel," ucap Arief Poyuono menambahkan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya