Berita

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik/Net

Politik

Semangat Tangani KPK, Komnas HAM Dituding Tidak Kredibel

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 13:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Tidak heran jika Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik bersemangat menangani laporan dari perwakilan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) terkait persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi Komnas HAM yang semangat menindaklanjuti laporan Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Komnas HAM itu ketuanya kan sering ngisi pelatihan dan seminar-seminar HTI dulu, dan mantan timses Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumut tahun tahun 2013, hingga jadi Komisaris PDAM Sumut," kata dia kepada wartawan, Kamis (10/6).


"Ya wajar saja akan memanggil pimpinan KPK dan BKN terkait laporan Mas Novel Baswedan ke KPK karena tidak lulus TWK. Kira-kira netral enggak ya," ujar Arief Poyuono melanjutkan.

Menurutnya, Komnas HAM tidak perlu mencurahkan semua perhatian dan tenaga terhadap persoalan TWK pegawai KPK. Apalagi proses TWK tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Jelas Arief Poyuono, Komnas HAM harusnya menangani kasus-kasus berat, bukan yang remeh-temeh.

"Komnas HAM kalau memanggil, panggilah pimpinan institusi negara, kalau ada pelanggaran HAM yang sangat berat atau genosida, bukan karena tidak lulus TWK. Nanti, Komnas HAM harus panggil pimpinan universitas negeri kalau ada calon mahasiswa yang enga lulus SBMPTN loh jika ada mahasiswa mengadu, karena kan nilai tes SBMPTN juga enggak pernah diberitahukan pada calon mahasiswa PTN," tuturnya.

"Lah, ini kok manggil pimpinan KPK ya. Ada apa ya ini, heran juga nih aku sama cara kerja Komnas HAM yang tidak kredibel," ucap Arief Poyuono menambahkan.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya