Berita

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik/Net

Politik

Semangat Tangani KPK, Komnas HAM Dituding Tidak Kredibel

KAMIS, 10 JUNI 2021 | 13:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Tidak heran jika Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik bersemangat menangani laporan dari perwakilan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) terkait persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menanggapi Komnas HAM yang semangat menindaklanjuti laporan Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Komnas HAM itu ketuanya kan sering ngisi pelatihan dan seminar-seminar HTI dulu, dan mantan timses Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumut tahun tahun 2013, hingga jadi Komisaris PDAM Sumut," kata dia kepada wartawan, Kamis (10/6).


"Ya wajar saja akan memanggil pimpinan KPK dan BKN terkait laporan Mas Novel Baswedan ke KPK karena tidak lulus TWK. Kira-kira netral enggak ya," ujar Arief Poyuono melanjutkan.

Menurutnya, Komnas HAM tidak perlu mencurahkan semua perhatian dan tenaga terhadap persoalan TWK pegawai KPK. Apalagi proses TWK tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Jelas Arief Poyuono, Komnas HAM harusnya menangani kasus-kasus berat, bukan yang remeh-temeh.

"Komnas HAM kalau memanggil, panggilah pimpinan institusi negara, kalau ada pelanggaran HAM yang sangat berat atau genosida, bukan karena tidak lulus TWK. Nanti, Komnas HAM harus panggil pimpinan universitas negeri kalau ada calon mahasiswa yang enga lulus SBMPTN loh jika ada mahasiswa mengadu, karena kan nilai tes SBMPTN juga enggak pernah diberitahukan pada calon mahasiswa PTN," tuturnya.

"Lah, ini kok manggil pimpinan KPK ya. Ada apa ya ini, heran juga nih aku sama cara kerja Komnas HAM yang tidak kredibel," ucap Arief Poyuono menambahkan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya