Berita

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Kata Cak Imin, Pemulihan Ekonomi Sulit Terwujud Gara-gara Utang BUMN

RABU, 09 JUNI 2021 | 22:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perekonomian nasional akan benar-benar terpuruk bila pemerintah tidak bisa mengantisipasi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah membengkak.

Menurut Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar, utang BUMN adalah problem yang selama ini terus terjadi dan harus segera dievaluasi.

“Saya pikir perlu segera melakukan terobosan dan evaluasi mendalam. Jangan sampai BUMN kebanggaan kita malah terpuruk begini,” tegas Cak Imin, sapaan Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, selain utang menggunung, ekonomi kian terpuruk dengan adanya Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir ini membuat pendapatan hampir seluruh BUMN tergerus oleh utang luar negeri. Sementara, jumlah utang jatuh tempo juga jumlahnya tak sedikit.

“Tentu saja kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi Indonesia akan kian sulit. Padahal kita semua sedang berjuang memulihkan ekonomi di tengah pendemi,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia menilai perlu ada upaya signifikan dalam menyelamatkan sejumlah BUMN. Suntikan dana bantuan modal kerja melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga diyakini tidak cukup untuk memperbaiki keuangan perseroan.

"Harus segera dipelajari strukturnya (utang) bagaimana, dan juga bagaimana debt equity ratio-nya. Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat. Jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.

Beberapa perusahaan pelat merah kini terlilit utang mencapai Rp 1.682 triliun pada periode Januari sampai September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp 1.393 triliun pada 2019.

Sedikitnya ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo dalam periode tersebut. Di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp 5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia, senilai Rp 4,1 triliun. Adapula PT PLN yang terlilit hingga Rp 500 triliun dan Garuda Indonesia ditaksir mencapai Rp 70 triliun.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Kini Jokowi Sapa Prabowo dengan Sebutan Mas Bowo

Minggu, 28 April 2024 | 18:03

Lagi, Prabowo Blak-blakan Didukung Jokowi

Minggu, 28 April 2024 | 17:34

Prabowo: Kami Butuh NU

Minggu, 28 April 2024 | 17:15

Yahya Staquf: Prabowo dan Gibran Keluarga NU

Minggu, 28 April 2024 | 17:01

Houthi Tembak Jatuh Drone Reaper Milik AS

Minggu, 28 April 2024 | 16:35

Besok, MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg

Minggu, 28 April 2024 | 16:30

Netanyahu: Keputusan ICC Tak Membuat Israel Berhenti Perang

Minggu, 28 April 2024 | 16:26

5.000 Peserta MTQ Jabar Meriahkan Pawai Taaruf

Minggu, 28 April 2024 | 16:20

Kepala Staf Angkatan Darat Israel Diperkirakan Mundur dalam Waktu Dekat

Minggu, 28 April 2024 | 16:12

Istri Rafael Alun Trisambodo Berpeluang Ditersangkakan

Minggu, 28 April 2024 | 16:05

Selengkapnya