Berita

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Kata Cak Imin, Pemulihan Ekonomi Sulit Terwujud Gara-gara Utang BUMN

RABU, 09 JUNI 2021 | 22:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perekonomian nasional akan benar-benar terpuruk bila pemerintah tidak bisa mengantisipasi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah membengkak.

Menurut Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar, utang BUMN adalah problem yang selama ini terus terjadi dan harus segera dievaluasi.

“Saya pikir perlu segera melakukan terobosan dan evaluasi mendalam. Jangan sampai BUMN kebanggaan kita malah terpuruk begini,” tegas Cak Imin, sapaan Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, selain utang menggunung, ekonomi kian terpuruk dengan adanya Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir ini membuat pendapatan hampir seluruh BUMN tergerus oleh utang luar negeri. Sementara, jumlah utang jatuh tempo juga jumlahnya tak sedikit.

“Tentu saja kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi Indonesia akan kian sulit. Padahal kita semua sedang berjuang memulihkan ekonomi di tengah pendemi,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia menilai perlu ada upaya signifikan dalam menyelamatkan sejumlah BUMN. Suntikan dana bantuan modal kerja melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga diyakini tidak cukup untuk memperbaiki keuangan perseroan.

"Harus segera dipelajari strukturnya (utang) bagaimana, dan juga bagaimana debt equity ratio-nya. Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat. Jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.

Beberapa perusahaan pelat merah kini terlilit utang mencapai Rp 1.682 triliun pada periode Januari sampai September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp 1.393 triliun pada 2019.

Sedikitnya ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo dalam periode tersebut. Di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp 5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia, senilai Rp 4,1 triliun. Adapula PT PLN yang terlilit hingga Rp 500 triliun dan Garuda Indonesia ditaksir mencapai Rp 70 triliun.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Inilah Jurus GoTo Tingkatkan Kesejahteraan Driver

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:08

Relawan SPPG Didorong Bersertifikasi

Rabu, 28 Januari 2026 | 00:04

Ulama Asal Madura Raih Summa Cum Laude di Universitas Al-Azhar

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:44

Penolakan Publik soal Posisi Polri di Bawah Kementerian Capai 71,9 Persen

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:28

MUI Sarankan RI Mundur dari Board of Peace

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:21

GAN Minta Mabes Polri Gelar Perkara Khusus Kasus Pemalsuan IUP

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Jelang HPN 2026, JMSI Kaltim Dorong Pers Adaptif Hadapi Perubahan Perilaku Gen Z

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:18

Asta Cita Prabowo Tak Boleh Berhenti Sebatas Slogan Politik

Selasa, 27 Januari 2026 | 23:01

Pusjianmar Seskoal Bedah MDA Bersama Pakar dari British Royal Navy

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia-Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 | 22:55

Selengkapnya