Berita

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Kata Cak Imin, Pemulihan Ekonomi Sulit Terwujud Gara-gara Utang BUMN

RABU, 09 JUNI 2021 | 22:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perekonomian nasional akan benar-benar terpuruk bila pemerintah tidak bisa mengantisipasi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah membengkak.

Menurut Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Muhaimin Iskandar, utang BUMN adalah problem yang selama ini terus terjadi dan harus segera dievaluasi.

“Saya pikir perlu segera melakukan terobosan dan evaluasi mendalam. Jangan sampai BUMN kebanggaan kita malah terpuruk begini,” tegas Cak Imin, sapaan Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/6).


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, selain utang menggunung, ekonomi kian terpuruk dengan adanya Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir ini membuat pendapatan hampir seluruh BUMN tergerus oleh utang luar negeri. Sementara, jumlah utang jatuh tempo juga jumlahnya tak sedikit.

“Tentu saja kalau BUMN menghadapi risiko gagal bayar, pemulihan ekonomi Indonesia akan kian sulit. Padahal kita semua sedang berjuang memulihkan ekonomi di tengah pendemi,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia menilai perlu ada upaya signifikan dalam menyelamatkan sejumlah BUMN. Suntikan dana bantuan modal kerja melalui dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga diyakini tidak cukup untuk memperbaiki keuangan perseroan.

"Harus segera dipelajari strukturnya (utang) bagaimana, dan juga bagaimana debt equity ratio-nya. Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat. Jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tandasnya.

Beberapa perusahaan pelat merah kini terlilit utang mencapai Rp 1.682 triliun pada periode Januari sampai September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp 1.393 triliun pada 2019.

Sedikitnya ada 13 BUMN yang memiliki obligasi jatuh tempo dalam periode tersebut. Di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), yaitu Rp 5,4 triliun, disusul Pupuk Indonesia, senilai Rp 4,1 triliun. Adapula PT PLN yang terlilit hingga Rp 500 triliun dan Garuda Indonesia ditaksir mencapai Rp 70 triliun.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya