Berita

Tangkapan layar anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Polemik Kuota Haji" pada Selasa (8/6)/RMOL

Politik

Soal Pembatalan Haji, PKS Ternyata Sudah Sampaikan Keberatan Pada Menag Yaqut

SELASA, 08 JUNI 2021 | 15:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021 ternyata pernah ditentang oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tepatnya dalam rapat tertutup bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Komisi VII DPR.

Penolakan disampaikan Fraksi PKS karena belum ada keputusan resmi dari Arab Saudi terkait pemberangkatan haji dari negara-negara non Arab Saudi.

Hal itu terungkap saat anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Polemik Kuota Haji" pada Selasa (8/6).


"Dalam rapat tertutup Komisi VIII DPR bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas, PKS sudah menyampaikan keberatan akan diambil keputusan terkait pembatalan keberangkatan haji kalau belum ada keputusan resmi dari Arab Saudi," kata Hidayat Nur Wahid.

HNW, sapaan akrab politikus senior PKS itu, menyesalkan keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 ini. Apalagi, belum ada upaya maksimal dari pemerintah mengenai pemberangkatan haji untuk Indonesia. 

"Ini berbeda dengan tahun yang lalu, posisinya jelas pandemi Covid-19. Tapi tahun ini kan jelas Saudi menyebutkan membuka haji tahun ini, meski dengan syarat-syarat khusus," tuturnya.

"Bahkan dalam rapat Komisi VIII dengan Kemenag, sesungguhnya sudah dibahas tentang beragam skenario, misal 5 persen yang akan diberangkatkan, ini udah dibahas," demikian HNW.

Selain HNW, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring yang digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL itu yakni mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya