Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit/Net
Pemerintah Thailand telah meminta Vietnam untuk mengurangi hambatan perdagangan produk gula mereka dan memfasilitasi pendaftaran obat serta transportasi darat di pos pemeriksaan perbatasan.
Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Jurin Laksanawisit usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Vietnam untuk Thailand Phan Chi Thanh pada Senin (7/6) waktu setempat.
"Kementerian telah meminta Vietnam melalui duta besar untuk membantu melonggarkan langkah-langkah perlindungan perdagangan atas impor gula dari Thailand," katanya, seperti dikutip dari
Bangkok Post, Selasa (8/6).
Sebelumnya, Vietnam mengatakan pada Februari lalu bahwa mereka akan mengenakan bea anti-dumping pada gula mentah yang berasal dari Thailand, mengklaim melonjaknya impor merusak industri gula domestiknya.
Rencana Vietnam untuk memberlakukan kembali bea masuk atas gula mentah muncul setelah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam melakukan penyelidikan anti-dumping (AD) dan countervailing duty (CVD) yang dimulai September lalu, menyusul keluhan dari pejabat industri gula Vietnam.
Vietnam menghapus bea masuk atas impor gula dari negara-negara Asia Tenggara pada 2020 sesuai dengan komitmen Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA).
Namun, ketentuan memungkinkan negara-negara Asean untuk mengenakan bea masuk untuk melindungi hak dan kepentingan industri dalam negeri mereka dari perilaku anti persaingan.
Vietnam dijadwalkan mengumumkan pertimbangan akhir dari penyelidikan AD/CVD pada produk gula Thailand pada tanggal 15 Juni. Retribusi gabungan 51 persen diharapkan berlaku untuk gula Thailand, 46 persen di antaranya akan menjadi AD dan 5 persen untuk bea CVD.
Selain menyerukan penghilangan hambatan perdagangan gula, pemerintah Thailand juga meminta Vietnam pada hari Senin untuk melonggarkan peraturan yang rumit tentang pendaftaran obat di negara itu.
Menteri mencatat bahwa eksportir obat Thailand mengeluhkan proses pendaftaran obat generik di Vietnam lebih rumit dan membutuhkan lebih banyak dokumen daripada standar Asean dan persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia.
