Berita

Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal/Repro

Politik

Prima Tolak Ide Hasto PDIP Yang Ingin Batasi Capres Dua Paslon Saja

SELASA, 08 JUNI 2021 | 09:29 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Keinginan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanti agar Pemilu Presiden 2004 hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden (Capres) ditentang oleh Prima (Partai Rakyat Adil Makmur). Partai pendatang baru itu menganggap, Pilpres yang diikuti dua Capres saja akan menajamkan pembelahan rakyat dan menurunkan kualitas demokrasi.

“Pengalaman kita, Pilpres 2014 dan 2019 membahayakan ikatan kebangsaan dan kesatuan negara. Pembelahan karena persaingan dalam dua Pilpres yang sudah lewat jangan diulang lagi di 2024,” ujar Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal kepada redaksi, Selasa (8/6).

Menurut Alif, demokrasi Indonesia juga makin menurun kualitasnya jika skenario Pilpres 2014 dan 2019 kembali terulang, apalagi jika tidak muncul nama-nama baru sebagai alternatif.


“Rakyat Indonesia perlu calon alternatif dengan program-program politik alternatif. Bukan calon yang itu-itu lagi muncul dengan jargon-jargon yang sama,” lanjutnya.

Prima mendorong fokus pertarungan Pilpres 2004 pada program dan bukan pada politik identitas, sehingga rakyat tidak dihantui dengan pembelahan politik yang merugikan. Dalam pengamatan Prima, meskipun Jokowi dan Prabowo telah bergabung dalam satu kubu, pembelahan di bawah masih dapat dirasakan hingga saat ini.

Terkait dengan bakal capres dari Prima, Alif mengatakan juga terus menggodok nama-nama yang muncul dari internal maupu ekstenal. Untuk bakal capres dari internal, saat ini  baru muncul satu nama yang diusulkan oleh para kader, yaitu Agus Jabo Priyono yang juga merupakan Ketua Umum partai tersebut.

“Bung Jabo kami usulkan bukan karena tidak ada pilihan dari nama-nama yang beredar sekarang, tetapi Prima perlu mengawal program-program unggulan terkait pajak berkeadilan dan pemberantasan korupsi dalam arena Pilpres,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya