Berita

Peneliti Indef Dzulfiyan Syafrian/RMOL

Politik

Parasit APBN Sejak Dulu, Kebobrokan BUMN Cepat Terungkap Karena Ada Pandemi Covid-19

SELASA, 08 JUNI 2021 | 05:31 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Anjloknya laba perusahan BUMN sepanjang tahun 2020 yang menyentuh 77 persen hanyalah puncak gunung es dari bobroknya perusahaan pelat merah di Indonesia.

Peneliti Indef Dzulfiyan Syafrian mengatakan analisa soal sebab anjloknya laba BUMN karena pandemi virus corona baru (Covid-19) tidaklah tepat.

Kata Dzulfiyan, sejak dulu perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN adalah parasit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).


Kucuran dana pada BUMN lebih sering berfungsi sebagai sapi perah pemerintah atau pelaku usaha yang terkait dengan elite politik tertentu.

"Namanya jadi parasit dari dulu, kan sudah tinggal nunggu waktu, sekarang dihantam pandemi. Jadi sebenarnya soal berkala waktu, sekarang, besok atau tahun depan," demikian kata Dzulfiyan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/6).

Pandemi Covid-19, di mata Dzulfiyan hanya mempercepat terungkapnya kontak pandora ketidakberesan pengelolaan BUMN di Indonesia.

Ia kemudian mencontohkan masalah yang dialami PT Garuda Indonesia. Selama ini, Garuda masih terus mengalami defisit.

Padahal, harga tiket selalu lebih mahal dengan pelayanan yang serupa dengan maskapai lainnnya.

"Sebelum pandemi (Garuda) juga masih rugi Nggak masuk akal kalau rugi, pasang harga tiket paling tinggi pelayanan mirip dengan yang lain. Sehausnya kalau rugi harganya diturunin jasanya dikurangi," demikian analisa Dzulfiyan.

Lebih lanjut pandangan Dzulfiyan, perusahaan pelat merah di Indonesia merasa ada di zona nyaman. Kata Dzulfiyan rata-rata pola pikir BUMN saat dalam keadaan rugi, negara akan memberi bailout oleh negara.

"Mereka (BUMN) ada di zona nyaman. Ngapain dibagus-bagusin, toh saat kolaps atau defisit nanti dibailout oleh negara, dan ini terjadi hampir di semua BUMN," demikian kata Dzulfiyan.

PT Garuda Indonesia per Mei 2021 menanggung utang mencapai Rp 70 triliun. Utang itu disebabkan oleh biaya sewa pesawat di luar batas wajar.

Sedangkan PT PLN disebutkan Menteri BUMN Erick Thohir menanggug utang fantastis sebesar Rp 500 triliun.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya