Berita

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer/Net

Politik

Bela Mahfud MD, Joman: Jokowi Dikelilingi Brutus-brutus Berwatak Korup

SENIN, 07 JUNI 2021 | 22:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menggilanya praktik korupsi di Indonesia tak bisa dilepaskan dari para pembantu Presiden Joko Widodo yang memiliki agenda terselubung.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer sekaligus memberi pembelaan kepada Mahfud MD yang menyebut praktik korupsi lebih menggila dibanding era orde baru (Orba).

Bagi Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, sistemiknya korupsi saat ini bukan akibat kesalahan Presiden Joko Widodo.


"Selain peninggalan dan warisan era sebelumnya, ini ulah dari pejabat atau menteri yang memanfaatkan momentum 3 tahun tersisa pemerintahan Jokowi," kata Noel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

Noel mengungkapkan, sistimiknya korupsi itu ada di kementerian dan di sekeliling lingkaran presiden. Di tingkat kementerian, dari jual beli jabatan oleh para staf ahlinya sangat terbuka jelas.

"Jokowi dikelilingi brutus-brutus berwatak korup. Ada sejumlah alasan kenapa virus korupsi mewabah. Pertama, mereka sadar masa kekuasaan mereka akan berakhir dan harus bersiap diri masuk masa pensiun. Kedua, bersiap-siap menghadapi Pilpres 2024," jelas Noel.

Yang tak kalah penting, menjamurnya praktik korupsi terjadi karena hukuman bagi koruptor cenderung terlalu ringan dan tak menimbulkan efek jera.

"Mereka juga merasa memiliki jaringan dengan penguasa," lanjutnya.

Noel juga mengungkapkan, perilaku korupsi di kementerian relatif samar-samar. Bisa tercium tapi tidak terang-benderang. Hal itu berbeda seperti yang terjadi di daerah yang jual beli proyeknya sangan masif.

Dirinya meyakini, sistemiknya korupsi ada di semua provinsi, kota, dan kabupaten dengan pola yang kebanyakan terorganisir. Persentasenya pun beragam.

"Mungkin hanya 15 sampai dengan 20 persen kepala daerah tutup mata, diam, dan tak mau terima. Tapi membiarkan anak buahnya KKN. 30 persen lagi tutup mata diam, dan mau terima hasil KKN. Sisanya, 50 persen ikut mengorganisir korupsi itu," tandas Noel.

Karena itulah, pihaknya mendukung penuh kehadiran KPK yang diperkuat agar bisa mengurai sistemiknya korupsi di Indonesia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya