Berita

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer/Net

Politik

Bela Mahfud MD, Joman: Jokowi Dikelilingi Brutus-brutus Berwatak Korup

SENIN, 07 JUNI 2021 | 22:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menggilanya praktik korupsi di Indonesia tak bisa dilepaskan dari para pembantu Presiden Joko Widodo yang memiliki agenda terselubung.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer sekaligus memberi pembelaan kepada Mahfud MD yang menyebut praktik korupsi lebih menggila dibanding era orde baru (Orba).

Bagi Noel, sapaan Immanuel Ebenezer, sistemiknya korupsi saat ini bukan akibat kesalahan Presiden Joko Widodo.


"Selain peninggalan dan warisan era sebelumnya, ini ulah dari pejabat atau menteri yang memanfaatkan momentum 3 tahun tersisa pemerintahan Jokowi," kata Noel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/6).

Noel mengungkapkan, sistimiknya korupsi itu ada di kementerian dan di sekeliling lingkaran presiden. Di tingkat kementerian, dari jual beli jabatan oleh para staf ahlinya sangat terbuka jelas.

"Jokowi dikelilingi brutus-brutus berwatak korup. Ada sejumlah alasan kenapa virus korupsi mewabah. Pertama, mereka sadar masa kekuasaan mereka akan berakhir dan harus bersiap diri masuk masa pensiun. Kedua, bersiap-siap menghadapi Pilpres 2024," jelas Noel.

Yang tak kalah penting, menjamurnya praktik korupsi terjadi karena hukuman bagi koruptor cenderung terlalu ringan dan tak menimbulkan efek jera.

"Mereka juga merasa memiliki jaringan dengan penguasa," lanjutnya.

Noel juga mengungkapkan, perilaku korupsi di kementerian relatif samar-samar. Bisa tercium tapi tidak terang-benderang. Hal itu berbeda seperti yang terjadi di daerah yang jual beli proyeknya sangan masif.

Dirinya meyakini, sistemiknya korupsi ada di semua provinsi, kota, dan kabupaten dengan pola yang kebanyakan terorganisir. Persentasenya pun beragam.

"Mungkin hanya 15 sampai dengan 20 persen kepala daerah tutup mata, diam, dan tak mau terima. Tapi membiarkan anak buahnya KKN. 30 persen lagi tutup mata diam, dan mau terima hasil KKN. Sisanya, 50 persen ikut mengorganisir korupsi itu," tandas Noel.

Karena itulah, pihaknya mendukung penuh kehadiran KPK yang diperkuat agar bisa mengurai sistemiknya korupsi di Indonesia.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya