Berita

Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chinh/Net

Dunia

PM Vietnam Phạm Minh Chinh Kerahkan Dukungan Pemerintah Untuk Pengembangan Vaksin Covid-19 Lokal

SENIN, 07 JUNI 2021 | 17:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Vietnam akan melakukan yang terbaik untuk mendukung pengembangan dan produksi vaksin Covid-19-lokal. Begitu kata Perdana Menteri Phạm Minh Chinh saatmenggelar pertemuan bersama para ilmuwan dan pemimpin bisnis di Hanoi, Senin (7/6).

Perdana menteri mengatakan, setelah keberhasilan awal dalam menghentikan penyebaran virus secara luas, prioritas utama Vietnam sekarang adalah mengamankan dosis vaksin yang cukup untuk 75 juta orang tahun ini, serta dosis tambahan untuk tahun-tahun mendatang.

“Vaksinasi adalah satu-satunya solusi berkelanjutan untuk menangani virus corona,” katanya, seperti dikutip dari Vietnam News.


Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Perdana Menteri sekaligus Kepala Komite Nasional Pencegahan Covid-19  Vu Duc Dam, Menteri Kesehatan Nguyen Thanh Long dan Menteri Sains dan Teknologi Huynh Thanh .

Mengingat terbatasnya pasokan vaksin secara global, Vietnam saat ini harus mulai mencari cara untuk memperoleh teknologi dan memproduksi vaksin Covid-19 di dalam negeri. Menurut Kementerian Kesehatan, kandidat vaksin Covid-19 dalam negeri buatan Nanocovax dan Covivac telah memasuki tahap uji klinis.

Kapasitas produksi dalam negeri dikatakan mampu memasok negara dengan 30 sampai 40 juta dosis per tahun, yang dapat ditingkatkan dengan investasi lebih lanjut dalam infrastruktur.

Phạm Minh Chinh menekankan pentingnya mengamankan vaksin. Dia mengatakan bisnis tidak boleh melihat vaksin sebagai masalah untung dan rugi tetapi sebagai prioritas tertinggi negara.

Untuk itu, memerintahkan kepala kantor Pemerintah untuk segera mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kerangka hukum, memotong birokrasi dan mencari solusi untuk mempercepat pengadaan dan pengembangan vaksin.
“Pemerintah akan menawarkan program insentif bagi para ilmuwan dan perusahaan dalam pengembangan vaksin,” katanya.

Kementerian Sains dan Teknologi juga telah diminta untuk segera membangun kerangka kerja untuk melindungi kekayaan intelektual utama dalam pengembangan vaksin, sementara Kementerian Keuangan ditugaskan untuk mengajukan proposal harga yang wajar ketika vaksin tersedia.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya