Berita

Ahli pertahanan Andi Widjajanto/Net

Politik

Proyeksi Andi Widjajanto, Perlu Rp 3,47 Kuadriliun Untuk Kekuatan Militer Yang Mumpuni

SENIN, 07 JUNI 2021 | 17:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia berdasarkan analisa lingkungan strategis memang tidak akan perang terbuka hingga 30 tahun ke depan. Namun demikian, bukan berarti Indonesia tidak butuh TNI.

Begitu tegas ahli pertahanan Andi Widjajanto saat berbincang dengan Direktur Eksekutif Nagari Institute, Akbar Faizal dalam akun YouTube, Akbar Faizal Uncensored berjudul "Ternyata Anggaran Alutsista Butuh Hingga 3,47 Kuadriliun Bukan Cuma 1.760 Triliun” pada 3 Juni lalu.

Pendekatan yang harus dilakukan saat ini adalah capability base. Artinya, apapun keadaannya, angkatan militer harus punya peralatan yang mumpuni. Kemampuan dasar diperlukan jika Indonesia ingin membangun pertahanan yang normal.


Andi yang terlibat dalam penyusunan Kekuatan Pertahanan Minimal (KPM) 2024 di tahun 2005 lalu menjelaskan bahwa anggaran Rp 1,7 kuadriliun yang beredar sebenarnya masih terbilang rendah.

Dia lantas membandingkan dengan KPM 2024, di mana pada saat itu estimasi untuk membeli senjata saja mencapai 88 miliar dolar AS.

Sementara dalam Raperpres yang konon menghabiskan anggaran Rp 1,7 kuadriliun hingga 2044, pembelian senjata hanya berkisar 79 miliar dolar AS.

“Ini sama saja di tahun  2005-2006 (KPM 2024) punya Toyota Innova, mestinya naik ke Fortuner, ternyata Avanza,” tuturnya.

Namun hal itu bisa dimaklumi lantaran kondisi ekonomi makro memang tidak sebaik yang diperkirakan. Jika dipaksakan, maka angka anggaran akan membengkak tajam hingga 4,5 kali lipat.

Dari sebesar Rp 150 triliun per tahun menjadi Rp 650 triliun.

“Tapi mumpung nggak ada perang, nggak apa lah segitu dulu. Kalau tiba-tiba ekonomi membaik baru bisa kita masukkan ke revisi renstra,” urai mantan Seskab itu.

Menyoal anggaran untuk pertahanan, Andi Widjajanto sendiri telah membuat 3 model yang dibuat bersama dengan ekonom UI, ahli senjata nuklir, dan seorang ekonomi pertahanan.

Model pertama disebutkan bahwa postur anggaran 2045 sebesar Rp 2,54 kuadriliun hingga Rp 3,47 kuadriliun. Sementara model kedua, proyeksi belanja modernisasi alutsista Rp 1,1 kuadriliun, dan model 3 proyeksi pertumbuhan ekonomi Rp 1,7 kuadriliun.  

“Model 2 dan 3 sama saja. Kalau model 1 itu proyeksi,” terangnya.

Proyeksi yang dimaksud adalah Andi Widjajanto menghitung 9 sistem utama yang harus dimiliki oleh Indonesia. Sistem-sistem tersebut perlu dibeli dalam rangka membentuk angkatan bersenjata yang normal.

“Ini 9 sistem utama yang AL, AU, AD, harus punya kalau mau membentuk angkatan bersenjata yang normal,” tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya