Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan/RMOL

Politik

Demokrat Dukung Anggaran Pertahanan Rp 1,7 Kuadriliun Dengan Syarat Jangka Waktu Diperpanjang

SENIN, 07 JUNI 2021 | 16:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia tidak dipermasalahkan oleh Partai demokrat, karena dianggap sesuai dengan program minimum essential force (MEF).

"Dari Demokrat mendukung untuk modernisasi karena itu sesuai program MEF, kita dukung," ujar anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).

Pernyatan Syarief Hasan tersebut menyikapi polemik rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam rancangan Perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000.000 dolar AS, yang jika dikonversikan sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Anggaran ini disebutkan harus habis dipakai dalam waktu kurang dari 3 tahun atau tahun 2024.

Menurut Syarief, secara anggaran bisa menjadi tidak menjadi masalah untuk mensukseskan program MEF. Tetapi, jangka waktu tiga tahun tersebut yang perlu ditambah.

"Maksud kita, ini boleh kalau mau bikin grand strategy yang baru dengan anggaran segitu, boleh kita dukung. Tetapi tidak untuk tiga tahun, kalau bisa 10 tahun," terangnya.

Bagi Syarief, jangka waktu tiga tahun terlalu singkat dan dikhawatirkan anggaran tidak digunakan dengan akuntabel dan transparan.

"Iya jangka waktu, masa tiga tahun? Tranparansinya bagaimana, akuntabilitasnya, rakyat lagi susah," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya