Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan/RMOL

Politik

Demokrat Dukung Anggaran Pertahanan Rp 1,7 Kuadriliun Dengan Syarat Jangka Waktu Diperpanjang

SENIN, 07 JUNI 2021 | 16:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia tidak dipermasalahkan oleh Partai demokrat, karena dianggap sesuai dengan program minimum essential force (MEF).

"Dari Demokrat mendukung untuk modernisasi karena itu sesuai program MEF, kita dukung," ujar anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).

Pernyatan Syarief Hasan tersebut menyikapi polemik rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).


Dalam rancangan Perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000.000 dolar AS, yang jika dikonversikan sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Anggaran ini disebutkan harus habis dipakai dalam waktu kurang dari 3 tahun atau tahun 2024.

Menurut Syarief, secara anggaran bisa menjadi tidak menjadi masalah untuk mensukseskan program MEF. Tetapi, jangka waktu tiga tahun tersebut yang perlu ditambah.

"Maksud kita, ini boleh kalau mau bikin grand strategy yang baru dengan anggaran segitu, boleh kita dukung. Tetapi tidak untuk tiga tahun, kalau bisa 10 tahun," terangnya.

Bagi Syarief, jangka waktu tiga tahun terlalu singkat dan dikhawatirkan anggaran tidak digunakan dengan akuntabel dan transparan.

"Iya jangka waktu, masa tiga tahun? Tranparansinya bagaimana, akuntabilitasnya, rakyat lagi susah," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya