Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto/Net

Politik

Laba BUMN Anjlok 77 Persen, Darmadi PDIP: Pilih Direksi Dan Komisaris Tidak Boleh Longgar

SENIN, 07 JUNI 2021 | 03:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengakuan Menteri BUMN Erick Thohir tentang anjloknya laba seluruh perusahaan pelat merah tahun 2020 menyentuh 77 persen mendapat sorotan dari DPR RI.

Diakui Erick Thohir saat rapat dengar pendapat di DPR, selama tahun 2020 laba yang disetorkan total Rp 28 triliun, padahal di tahun sebelumnya mencapai Rp 124 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, perolehan laba perusahaan pelat merah di bawah kepemimpinan Erick Thohir itu harus menjadi alarm bagi pemerintah.


Kata Darmadi, harus ada rencana da strategi konkret untuk beradaptasi mengatasi dampak pandemi virus corona baru (Covid-19).

"Laba anjlok 77 persen itu alarm penting dan mesti disikapi serius oleh Kementerian BUMN," demikian kata Darmadi kepada wartawan, Minggu (6/6).

Menurut Politisi PDIP itu, untuk mengatasi anjlokanya keuntungan perusahaan BUMN, peran Direksi dan komisaris perusahaan dalam melahirkan sistem yang lebih kreatif.

Darmadi meyakini, para direksi dan komisaris BUMN memiliki pola pikir terbuka dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Politisi yang juga Bendahara Megawati Institute ini juga mengingatkan Erick Thohir agar lebih selektif dalam perekrutan Direksi dan Komisaris.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Erick menurut Darmadi adalah calon petinggi BUMN harus berbasis skills, kreativitas dan inovasi.

"Tidak boleh selonggar seperti dulu. Harus diperketat. Kalau dahulu bisa pilih direksi dan komisaris yang biasa-biasa saja. Sekarang harus pilih direksi yang mampu melakukan creative destruction," demikian penjelasan Darmadi.

Ia juga meminta Erick Thohir harus berani mengambil kebijakan tegas dan tidak takut pada tekanan pihak tertetu.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya