Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto/Net

Politik

Laba BUMN Anjlok 77 Persen, Darmadi PDIP: Pilih Direksi Dan Komisaris Tidak Boleh Longgar

SENIN, 07 JUNI 2021 | 03:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengakuan Menteri BUMN Erick Thohir tentang anjloknya laba seluruh perusahaan pelat merah tahun 2020 menyentuh 77 persen mendapat sorotan dari DPR RI.

Diakui Erick Thohir saat rapat dengar pendapat di DPR, selama tahun 2020 laba yang disetorkan total Rp 28 triliun, padahal di tahun sebelumnya mencapai Rp 124 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, perolehan laba perusahaan pelat merah di bawah kepemimpinan Erick Thohir itu harus menjadi alarm bagi pemerintah.

Kata Darmadi, harus ada rencana da strategi konkret untuk beradaptasi mengatasi dampak pandemi virus corona baru (Covid-19).

"Laba anjlok 77 persen itu alarm penting dan mesti disikapi serius oleh Kementerian BUMN," demikian kata Darmadi kepada wartawan, Minggu (6/6).

Menurut Politisi PDIP itu, untuk mengatasi anjlokanya keuntungan perusahaan BUMN, peran Direksi dan komisaris perusahaan dalam melahirkan sistem yang lebih kreatif.

Darmadi meyakini, para direksi dan komisaris BUMN memiliki pola pikir terbuka dalam menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Politisi yang juga Bendahara Megawati Institute ini juga mengingatkan Erick Thohir agar lebih selektif dalam perekrutan Direksi dan Komisaris.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Erick menurut Darmadi adalah calon petinggi BUMN harus berbasis skills, kreativitas dan inovasi.

"Tidak boleh selonggar seperti dulu. Harus diperketat. Kalau dahulu bisa pilih direksi dan komisaris yang biasa-biasa saja. Sekarang harus pilih direksi yang mampu melakukan creative destruction," demikian penjelasan Darmadi.

Ia juga meminta Erick Thohir harus berani mengambil kebijakan tegas dan tidak takut pada tekanan pihak tertetu.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya