Berita

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat hadiri pertemuan gerakan non blok/Ist

Dinamika

Di Pertemuan GNB, Indonesia Ajak ILO Pulihkan Dunia Kerja Terdampak Covid-19

SENIN, 07 JUNI 2021 | 02:19 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja (PTM) Anggota Gerakan Non-Blok (GNB) secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Populasi Azerbaijan, Jumat malam (4/6).

PTM Tenaga Kerja GNB membahas beberapa isu ketenagakerjaan dan kebijakan sosial serta bagaimana negara-negara menanggapi secara efektif tantangan dunia kerja yang terdampak virus corona baru (Covid-19).

Mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menegaskan GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat dukungannya kepada negara anggota dalam mewujudkan pemulihan dunia kerja yang terdampak Covid-19.


"Khususnya dalam tiga isu penting," ujar Anwar Sanusi yang disaksikan Tuan Rumah, Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Penduduk Republik Azerbaijan, Sahil Babayev, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada Minggu (06/06).

Anwar Sanusi menyebut isu pertama yang harus menjadi perhatian ILO yakni memastikan akses vaksinasi Covid-19 yang tepat waktu, terjangkau, dan adil untuk semua negara.

Menurut mantan Sekjen Kemendes ini, anggota GNB harus mendesak ILO untuk memperkuat keterlibatannya dengan WHO untuk mewujudkan tujuan ini.

"ILO harus memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi pekerja kesehatan dan pekerja garis depan lainnya, serta pekerja kunci dan esensial, termasuk pelaut di semua negara yang terkena dampak," kata Anwar Sanusi.

Kedua, memajukan ekonomi digital untuk menciptakan kesempatan kerja sebagai sarana mengatasi ketimpangan antara negara berkembang dan negara maju.

"Karena itu, kami mendukung upaya GNB untuk mengatasi kesenjangan digital di antara masyarakat di dalam negeri dan antar negara, serta untuk memobilisasi peningkatan kerja sama pembangunan. Hal ini termasuk dukungan teknologi dan teknis untuk negara-negara berkembang," ujar Anwar Sanusi.

Isu ketiga, lanjut Anwar Sanusi, yakni mengembangkan, menerapkan, dan mengadaptasi rencana respon dan pemulihan nasional yang berpusat pada manusia, atas permintaan Negara Anggota. Fokus dukungan khusus harus diberikan kepada negara-negara dengan kapasitas terbatas untuk melaksanakan rencana tersebut.

"Dukungan sebagaimana dimaksud, para pekerja di wilayah Arab yang diduduki termasuk di antara mereka yang paling rentan oleh dampak pandemi," kata Anwar Sanusi.

PTM GNB dihadiri lebih dari 120 negara anggota GNB, dan diwakili oleh 15 negara dalam sesi General Debate. Lima belas negara itu yakni Suriah, Kuba, Venezuela, Iran, Maroko, Palestina, Bangladesh, India, Indonesia,  Malaysia, Pakistan, Belarus, Namibia, Mesir, dan Filipina.

Dalam pertemuan ini juga dibahas seputar konflik antara Palestina dan Israel. Pelanggaran berat dan berulang terhadap hukum internasional yang dilakukan oleh Israel melalui pendudukan dan agresi berkelanjutan di wilayah Palestina; secara nyata sangat berdampak pada kondisi sosial-ekonomi, tenaga kerja, dan pekerjaan di Palestina.

Anwar Sanusi menambahkan, sebagai anggota GNB, baik Pemerintah maupun masyarakat Indonesia telah berkontribusi memberikan bantuan kepada rakyat Palestina, baik di tingkat multilateral maupun bilateral.

Pada tingkat multilateral, kontribusi yang dilakukan adalah memperluas dukungan ILO untuk pekerjaan yang berkelanjutan di wilayah pendudukan Palestina.

Dukungan ini berfokus pada peningkatan kesempatan kerja dan mata pencaharian, memperkuat tata kelola tenaga kerja dan sistem jaminan sosial di Palestina, serta melalui kontribusi kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina.

Pada tingkat bilateral, melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang dimiliki, Indonesia membantu Pemerintah Pemerintah memberdayakan rakyat Palestina.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya