Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi/Net
Sejumlah pihak telah dipanggil Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengawal proses rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Giant. Pemanggilan bertujuan untuk memastikan karyawan mendapat hak sesuai dengan peraturan berlaku.
Mereka yang dipanggil adalah pihak manajemen dan pekerja Giant. Di mana hasilnya, pihak perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita akan terus kawal guna memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan,†kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi beberapa waktu lalu.
Anwar memastikan bahwa manajemen Giant sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan berkomunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB).
“Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis lain,†jelas Sekjen Anwar.
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant menutup usaha semata-mata dikarenakan faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha Giant juga terdampak pandemi COVID-19.
Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK.
“Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi COVID-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain,†katanya.
Dirjen Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan permasalah ini secara bipartite dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.
“Konsen kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Ini harus kita kawal,†ujarnya.
