FGD 100 Hari Bobby-Aulia Rachman/RMOLSumut
Pemerintahan Kota Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution dan Aulia Rachman kini sudah berjalan sekitar 3 bulan.
Dalam kurun waktu tersebut, Partai Keadilan Sosial (PKS) selaku salah satu partai nonpendukung Bobby-Aulia pada Pilkada 2020 lalu menyampaikan beberapa catatan. Baik yang mengapresiasi maupun yang mengkritisi.
"Meski kami bukan partai pengusung, namun kami juga tetap objektif. Mengapresiasi capaian Bobby-Aulia yang baik untuk Kota Medan juga mengkritisi beberapa kebijakan mereka yang kami nilai perlu dikritisi. Jadi kami tetap objektif," terang Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS Sumatera Utara, Wasis Wiseso Pamungkas, dalam FGD "100 Hari Bobby-Aulia, Bagaimana?" di Roman Kopi, Medan, Sabtu (5/6).
Wasis mengatakan, beberapa hal yang mereka apresiasi yakni terkait penerapan e-Parking. Menurutnya ini perlu diapresiasi, mengingat ini menjadi sebuah solusi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan di tengah kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Ini baik karena dana parkir dari masyarakat menjadi jelas ke mana, pemerintah juga nanti diharapkan akuntabel mengenai penggunaannya kepada masyarakat," jelasnya, dikutip
Kantor Berita RMOLSumut.
Kemudian beberapa hal yang perlu diapresiasi lainnya yakni mengenai penindakan kasus-kasus pungli.
PKS berharap hal ini tidak hanya bentuk pencitraan atas peristiwa yang menjadi viral di tengah masyarakat, namun harus berkelanjutan sehingga aksi-aksi pungli dapat ditekan.
Koordinasi dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) dan kementerian mengenai optimalisasi kanal banjir menurutnya merupakan hal lain yang perlu diapresiasi.
"Kita menunggu langkah lanjutan karena itu tujuannya untuk mengurangi banjir di Kota Medan," sebutnya.
Akan tetapi, beberapa kritikan, menurut Wasis, juga perlu disampaikan kepada Bobby-Aulia. Salah satunya yakni mengenai penanganan Covid-19 serta kebijakan-kebijakan terhadap para pelaku UMKM yang hingga saat ini belum menemui solusi akibat pandemi tersebut.
"Perlu diperhatikan masalah UMKM yang selama ini juga menjadi salah satu sasaran janji pasangan Bobby-Aulia. Kita melihat ada bentuk tidak konsisten dalam menerapkan aturan soal kerumunan dan prokes sehingga membingungkan masyarakat," paparnya.
Hal lain yang perlu dikritisi yakni mengenai reformasi birokrasi. Ditambahkan Wasis, poin ini harus dibuat dengan transparan mengingat semua yang dilakukan oleh pimpinan di Kota Medan sangat dipantau masyarakat.
"Harus lebih akuntabel dengan dijelaskan kepada masyarakat. Ini yang dijanjikan, ini yang belum terlihat lebih nyata," demikian Wasis.
FGD ini dihadiri beberapa peserta lain. Seperti Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar; pengurus DPD PDI Perjuangan Aswan Jaya; dan pengamat politik UIN Sumut Faisal Riza.
