Gedung merah putih KPK/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan menindak tegas oknum penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian Daerah (Polda) yang tidak menjalankan tugasnya, termasuk oknum bermain mata dengan mafia tanah.
Hal ini sejalan dengan titah Presiden Jokowi yang kesal atas perilaku oknum penegak hukum nakal.
Praktisi hukum Lukmanul Hakim menyampaikan, KPK adalah lembaga negara dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kami meminta kepada KPK untuk segera turun tangan agar dapat menindak tegas para oknum-oknum penegak hukum yang tidak menjalankan fungsinya dan diindikasikan melakukan permainan yang merugikan pihak tertentu," jelas Lukman kepada wartawan, Sabtu (5/6).
Sebagai penegak undang-undang antikorupsi, maka sudah selayaknya KPK melakukan tindakan supervisi terhadap indikasi perbuatan oknum penegak hukum yang terlibat dalam sebuah permainan kasus. Salah satu yang ia sorot adalah kasus mafia tanah di Jawa Tengah.
"Praktik mafia tanah yang bermain mata dengan penegak hukum sudah memakan banyak korban, mayoritas adalah mereka yang sudah tidak mampu secara ekonomi dan tanahnya diambil," lanjutnya.
Ia memaparkan, Jawa Tengah pernah mendapat perhatian khusus dari lembaga antirasuah pada tahun 2019 silam menyusul banyaknya penindakan atas sejumlah kasus tindak pidana korupsi.
"Berulangkali KPK datang ke Jawa Tengah untuk melaksanakan supervisi tentang tindak pidana korupsi. Namun, ternyata tidak memberikan efek jera apapun terhadap para oknum penegak hukum," katanya.
Lukman mengaku tengah berupaya melakukan pengumpulan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan dan diajukan langsung secara resmi kepada KPK. Hukum, kata dia, semestinya ditegakkan tanpa pandang siapa pelakunya.
"Hukum itu harus linier dan clear, pemeriksaan yang objektif, berimbang, transparan dan berkeadilan. Nah, ini malah sebaliknya, mengedepankan kepentingan dari mafia tanah," katanya.
