Berita

Presiden RI JOko Widodo/Net

Politik

Temuan Survei Parameter: Mayoritas Masyarakat Tak Ingin Jokowi Memimpin Tiga Periode

SABTU, 05 JUNI 2021 | 12:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sebagian besar masyarakat menolak adanya wacana jabatan presiden akan diperpanjang menjadi tiga periode.

Hal tersebut menjadi temuan lembaga survei Parameter Politik Indonesia yang dirilis dalam webinar bertema "Peta Politik Menuju 2024 dan Isu Politik Mutakhir", Sabtu (5/6).

"Mayoritas responden 52,7 persen menyatakan tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Yang setuju 27,8 persen dan 19,5 persen tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno secara daring.


Penolakan pada wacana masa jabatan tiga periode, kata Adi, sejalan dengan penolakan pada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan masa kepemimpinannya.

Angkanya, 45,3 persen masyarakat tidak setuju Jokowi kembali memimpin, 25,3 persen menyatakan setuju, dan 29,4 persen tidak menjawab.

Lanjut Adi, ada sejumlah alasan bagi dua segmen pilihan terhadap persetujuan Jokowi tiga periode.

"Tiga alasan yang setuju mengatakan Jokowi pro rakyat kecil 4,5 persen, zaman Jokowi insfrastruktur berkembang 3,9 persen," katanya.

"Sementara yang tidak setuju beralasan tidak sesuai konstitusi 7,7 persen, tiga periode terlalu lama 6,8 persen, dan kinerja Jokowi kurang bagus 5 persen," tandasnya.

Paremeter Politik Indonesia melakukan survei pada 23-28 Mei 2021, dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor HP yang sudah dipilih secara acak.

Adapun margin of error survei sebesar plus minus 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya