Berita

Presiden RI Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Kembali Tambah Wakil Menteri, Pengamat: Balas Jasa Dan Ujungnya Membebani APBN

SABTU, 05 JUNI 2021 | 10:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo menambah posisi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Posisi tersebut sebelumnya tidak ada di kementerian itu.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, keputusan Jokowi itu tentu mengejutkan mengingat saat ini negara sedang kesulitan keuangan.

"Seharusnya negara berhemat agar rencana pembangunan tidak terganggu," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (5/6).

Bahkan atas nama penghematan, PNS harus menerima THR dan Gaji 13 tidak penuh. Para PNS harus menerima keputusan itu meskipun harus mengelus dada.

Jelas Jamiluddin, dengan bertambahnya wakil menteri, maka otomatis akan bertambah anggaran untuk Kemenpan-RB. Padahal sebelumnya sudah ada 15 wakil menteri yang tersebar di 14 kementerian.

"Ini artinya, kehadiran wakil menteri sungguh-sungguh membebani APBN," terang dia.

"Jadi dapat dibayangkan berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk para wakil menteri. Anggaran yang dikeluarkan negara tampaknya tidak sebanding dengan kinerja mereka," sambung Jamiluddin.

Bahkan, publik hingga saat ini tidak mengetahui apa yang dikerjakan para wakil menteri. Publik hanya tahu kementerian yang memiliki wakil menteri kinerjanya juga tidak menonjol.

"Kementerian BUMN misalnya, yang mempunyai dua wakil menteri, toh kinerja biasa saja. Bahkan belakangan diketahui ada BUMN yang mengalami kerugian triliunan," kata Jamiluddin.

Jadi, lanjut Jamiluddin, penambahan wakil menteri sengaja diberikan kepada relawan atau tim sukses yang belum kebagian jabatan. Mereka hanya untuk duduk manis menikmati kursi empuk, bukan untuk meningkatkan kinerja kementerian.

Menurut Jamiluddin, hal itu tentu bertentangan dengan ucapan yang sering dilontarkan Jokowi. Katanya, dia menginginkan yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa.

Kalau hal itu benar diterapkan Jokowi, seharusnya semua menteri yang mendampinginya masuk kriteria luar biasa. Dengan demikian menteri seperti itu tentu tidak membutuhkan wakil menteri.

"Apalagi di setiap kementerian sudah ada Sekjen dan Dirjen. Mereka dapat melaksanakan fungsi dan tugas wakil menteri," imbuh Jamiluddin.

Karena itu, sesungguhnya secara fungsional jabatan wakil menteri tidak diperlukan. Sekjen dan Dirjen dapat mengerjakannya dengan baik. Bahkan kompetensi mereka bisa jadi lebih baik daripada wakil menteri yang ditunjuk secara politis.

"Atas dasar itu, Jokowi sebaiknya meniadakan jabatan wakil menteri, bukan malah menambah. Hal ini makin urgen mengingat keuangan negara yang lagi senin kemis. Masalahnya, apakah Jokowi berani melakukan itu? Secara politis, Jokowi tentu enggan melakukannya," ucap Jamiluddin.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 47/2021 yang mengatur jabatan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Perpres itu diteken presiden pada 19 Mei 2021.

Sebelumnya, jabatan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju terdapat 15 yang tersebar di 14 kementerian. Jadi sekarang total ada 16 jabatan wakil menteri.

Dari 16 jabatan wakil menteri itu, enam belum terisi, termasuk Wamenpan-RB yang nantinya akan mendampingi Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Populer

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

Bang Yos: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Banyak yang Terselamatkan

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32

Sambangi Rumah Steven, Komandan Lanud TNI AU Merauke Berikan Seekor Babi dan Beras

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:42

Sadar dengan Jebakan Utang China, Pemerintahan Baru Samoa Urungkan Proyek BRI

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:01

UPDATE

Semprot Kominfo, Nurul Arifin: Program ASO Jangan Bebani Rakyat, Apalagi Ambil Untung

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:34

Tambahan Kasus Meninggal Corona Masih di Atas 1.800, yang Positif Lebih Rendah dari Pasien Sembuh

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:22

Indonesia Genjot Diplomasi Kopi di Empat Provinsi Mesir

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:18

Demokrat: Penanganan Covid-19 Butuh Political Will Jokowi pada Kesehatan, Bukan Infrastruktur

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:16

Waspadai Satupena Ilegal, Rapat Anggota Digelar 15 dan 16 Agustus

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:04

30 Tahun Mengabdi, Akpol 91 dan Mahasiswa Gencarkan Vaksinasi Percepat Herd Immunity

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:58

Duh, Don Adam Ungkap Dugaan Akun Medsos Sri Mulyani Dikelola Pakai Uang Negara

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:44

Joe Biden: Apa yang Terjadi di Indonesia jika Benar 10 Tahun ke Depan Jakarta Tenggelam?

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:37

Menkeu Berikan Pembebasan Pajak Barang Mewah Lagi, Kini Buat Kapal Pesiar dengan Kepentingan Negara dan Wisata

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:22

Ogah Wajibkan Masker di Sekolah, Gubernur Florida: Itu Pilihan Orangtua

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:59

Selengkapnya