Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu/Net
Di tengah polemik menyusul keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu meluruskan salah satu kabar yang kerap dibicarakan di ruang publik.
Kabar itu menyebutkan bahwa dana haji yang disetorkan calon jamaah haji telah digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Dalam penjelasannya di Radio Elshinta beberapa saat lalu (Sabtu pagi, 5/6), Anggito Abimanyu mengatakan, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk penggunaan tabungan haji juga digunakan pemerintah untuk memuluskan berbagai proyek infrastruktur.
"Dana hajinya aman. Alhamdulillah, kami mengelolanya dengan
prudent dan profesional. Bisa dilihat di laporan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang juga ada di website kami," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu.
"Mohon dicek, apakah ada lokasi untuk infrastruktur? Ya, tidak ada," sambungnya.
Hal lain yang diluruskannya adalah kabar bahwa salah satu alasan pembatalan pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia tahun ini karena pihak Indonesia memiliki utang kepada pengelola haji di Arab Saudi.
"Dan, apakah ada utang kita kepada pihak ketiga, termasuk Arab Saudi? Ya, tidak ada juga," katanya lagi.
Anggito Abimanyu menyarankan agar pihak-pihak yang tertarik mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana atau tabungan haji dapat merujuk pada sumber informasi yang dapat dipercaya.
Antara lain website resmi juga akun-akun media sosial yang mereka miliki.
Adapun akun media sosial lain, terutama yang tidak dapat dikenali pengelolanya, sering kali menyebarkan informasi yang tidak bertanggung jawab.
