Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking/Net
Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya pada Jumat (4/6) mengatakan bahwa usaha untuk mencapai kemajuan gencatan senjata dihalangi terus oleh milisi Houthi yang didukung Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan kementerian setelah Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking, kembali ke Washington setelah melakukan perjalanan keenamnya ke negeri yang dilanda perang itu.
"Houthi melanjutkan serangan dahsyat di Marib yang dikutuk oleh masyarakat internasional dan membuat Houthi semakin terisolasi," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters.
Lenderking ditunjuk oleh Presiden Joe Biden tak lama setelah dirinya memasuki Gedung Putih, sebagai tanda ambisi presiden untuk mengakhiri perang di Yaman.
Bulan lalu, AS menjatuhkan sanksi pada dua pejabat Houthi karena peran mereka dalam serangan di Marib, salah satu benteng terakhir pemerintah Yaman.
Lendeeking juga mengecam Houthi karena menolak pertemuan dengan Utusan Khusus PBB Martin Griffiths bulan lalu.
Houthi hampir bertemu dengan Griffiths setelah sanksi. Namun, setelah kembali dari perjalanan keenamnya, Lenderking tampaknya masih tidak puas dengan Houthi.
"Meskipun ada banyak aktor bermasalah di Yaman, Houthi memikul tanggung jawab besar karena menolak untuk terlibat secara berarti dalam gencatan senjata dan mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik hampir tujuh tahun yang telah membawa penderitaan yang tak terbayangkan bagi rakyat Yaman," kata Departemen Luar Negeri.
Selama perjalanan terakhirnya, Lenderking berhenti di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Yordania.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Antony Blinken berbicara dengan rekannya dari Oman untuk membahas masalah regional, termasuk perang Yaman.
"Menteri (Blinken) dan Menteri Luar Negeri (Oman) mencatat pentingnya gencatan senjata segera dan komprehensif untuk membantu mengakhiri perang di Yaman dan penderitaan kemanusiaan rakyat Yaman," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.
Oman adalah salah satu dari beberapa negara Teluk dan Arab yang berusaha memfasilitasi dan menengahi pembicaraan damai di Yaman.
