Berita

Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid/Net

Politik

Sikap PKB Atas Ditiadakannya Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

SABTU, 05 JUNI 2021 | 01:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Beredar surat dari otoritas pemerintah Arab Saudi yang di dalamnya tertulis belum mengeluarkan instruksi perihal pembukaan masuknya jemaah haji dari negara lain.

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid menyampaikan bahwa Arab Saudi belum mengeluarkan instruksi menerima jemaah haji dari dunia.

Kata pria yang karib disapa Cak Udin ini, para jemaah akan diburu oleh waktu karena mepet apabila Arab Saudi membuka kuota haji termasuk Indonesia.


“Dilihat dari segi waktu, akan sangat menyulitkan negara-negara di luar Saudi untuk mempersiapkan haji, karena sempitnya waktu dari syawal ke dzulhijjah,” ucap Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/6).

Selain itu, kata Hasanuddin, dengan belum dikeluarkannya surat dari pemerintah Arab Saudi, maka semakin melegitimasi keputusan pemerintah yang meniadakan kebarangkatan haji dari Indonesia.

“Karena ketiadaan keputusan itu menandakan Saudi sendiri belum bisa menjamin keselamatan jamaah dari pandemi, berapa ribu kapasitas jamaah yang aman untuk haji dan apakah Saudi akan mengundang jamaah dari luar saudi untuk haji. Itu semua menunjukkan ketidakpastian,” katanya.

Atas dasar ketidakpastian itu, Hasanuddin menilai, keputusan pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji sudah tepat.

“Di tengah ketidakpastian Saudi, maka kepastian pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan haji adalah sebuah keputusan tepat,” ucapnya.

Pasalnya, Indonesia telah mempertimbangkan keselamatan jiwa para calon jemaah haji Tanah Air.

Keputusan itu, dijelaskan Cak Udin merupakan bentuk kehati-hatian dan komitmen pemerintah agar rakyatnya selamat dari ancaman pandemi Covid-19.

“Di samping sudah mengajak semua ormas keagamaan dan seluruh pihak yang terkait untuk bermusyawarah,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya