Berita

Gedung 'Merah Putih' Komisi Pemberantasan Korupsi./RMOL

Hukum

KPK Tidak Lagi Elitis, Pakar Apresiasi Firli

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 11:49 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dinilai dapat menjadi shock therapy yang manjur bagi kasus praktek jual beli jabatan yang disinyalir marak terjadi di berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Operasi tersebut juga dinilai tepat karena memupus kesan elitis KPK karena kehadirannya dapat dirasakan secara riil oleh masyarakat pedesaan.

Pengajar sosiologi korupsi Universitas Trunojoyo Madura, Khoirul Rosyadi, menyatakan bahwa KPK hingga saat ini masih dipandang sebagai institusi yang powerful dan terpercaya untuk pemberantasan korupsi. Karena itu, masyarakat desa sangat berharap KPK juga berkontribusi nyata dalam memberantas korupsi di level bawah.


“Keputusan KPK untuk ‘turun gunung’ ke desa, sudah benar. Ini menghapus kesan elitis pada lembaga tersebut. Langkah Ketua KPK patut diapresiasi,” kata alumnus program doktor sosiologi RUDN Moscow, Rusia tersebut kepada redaksi Jumat (4/6).

Khoirul mengisahkan, dari berbagai kegiatan pendampingan masyarakat desa yang dilakukannya, ia banyak mendengar keluhan warga desa tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi masif di level bawah. Bukan hanya soal jual beli jabatan, tetapi juga dugaan korupsi lain seperti penyimpangan dana desa dan beragam bantuan pemerintah.

Strategi KPK untuk melaksanakan OTT kasus-kasus dugaan korupsi di level bawah dengan menggandeng kepolisian dipandang jitu. Selain karena UU KPK hasil revisi tahun 2019 mengamanatkan pelimpahan kasus-kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp. 1 Milyar kepada pihak kepolisian, sebagian besar pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut adalah camat yang bukan tergolong pejabat negara.

“Pembentukan tim gabungan KPK dan Polri merupakan strategi yang cerdik. Di satu sisi, KPK dapat mengatasi keterbatasannya sebagai institusi sekaligus melaksanakan amanat UU. Di sisi lain, KPK memperkuat posisinya sebagai agen perubahan bagi masyarakat bawah,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangkap dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK bersama Bareskrim Mabes Polri, Mei lalu. Ia ditangkap bersama 5 orang camat dan seorang ajudan. Saat ini, Novi sedang menjalani isolasi sesuai prosedur calon tahanan kasus korupsi di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Membaca Manuver Gibran Terima Mahasiswa Pendemo

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:23

Bamus Betawi Siapkan Program Strategis Menuju Lima Abad Jakarta

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:18

BEM Bersatu Ungkap Tiyo Ardianto Dekat dengan Jaringan PDIP dan Eks Timses Ganjar

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:08

Nasabah BRImo Bisa Beli Reksa Dana USD Batavia

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:04

BEM Bersatu: Mobil Tiyo Ardianto Diduga Milik Besan Andhika Perkasa

Rabu, 17 Juni 2026 | 00:01

Tahun Baru Tanpa Kembang Api

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:30

Haikal Hassan Dianugerahi Gelar Profesor Kehormatan dari Silla University Korsel

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:14

Rp35 Triliun Anggaran MBG Berubah Jadi Sampah

Selasa, 16 Juni 2026 | 23:00

Kemensos Genjot Sentra Terpadu jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:57

Pola Kenaikan Tidak Biasa Kekayaan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Selasa, 16 Juni 2026 | 22:43

Selengkapnya