Berita

Gedung 'Merah Putih' Komisi Pemberantasan Korupsi./RMOL

Hukum

KPK Tidak Lagi Elitis, Pakar Apresiasi Firli

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 11:49 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dinilai dapat menjadi shock therapy yang manjur bagi kasus praktek jual beli jabatan yang disinyalir marak terjadi di berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Operasi tersebut juga dinilai tepat karena memupus kesan elitis KPK karena kehadirannya dapat dirasakan secara riil oleh masyarakat pedesaan.

Pengajar sosiologi korupsi Universitas Trunojoyo Madura, Khoirul Rosyadi, menyatakan bahwa KPK hingga saat ini masih dipandang sebagai institusi yang powerful dan terpercaya untuk pemberantasan korupsi. Karena itu, masyarakat desa sangat berharap KPK juga berkontribusi nyata dalam memberantas korupsi di level bawah.


“Keputusan KPK untuk ‘turun gunung’ ke desa, sudah benar. Ini menghapus kesan elitis pada lembaga tersebut. Langkah Ketua KPK patut diapresiasi,” kata alumnus program doktor sosiologi RUDN Moscow, Rusia tersebut kepada redaksi Jumat (4/6).

Khoirul mengisahkan, dari berbagai kegiatan pendampingan masyarakat desa yang dilakukannya, ia banyak mendengar keluhan warga desa tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi masif di level bawah. Bukan hanya soal jual beli jabatan, tetapi juga dugaan korupsi lain seperti penyimpangan dana desa dan beragam bantuan pemerintah.

Strategi KPK untuk melaksanakan OTT kasus-kasus dugaan korupsi di level bawah dengan menggandeng kepolisian dipandang jitu. Selain karena UU KPK hasil revisi tahun 2019 mengamanatkan pelimpahan kasus-kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp. 1 Milyar kepada pihak kepolisian, sebagian besar pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut adalah camat yang bukan tergolong pejabat negara.

“Pembentukan tim gabungan KPK dan Polri merupakan strategi yang cerdik. Di satu sisi, KPK dapat mengatasi keterbatasannya sebagai institusi sekaligus melaksanakan amanat UU. Di sisi lain, KPK memperkuat posisinya sebagai agen perubahan bagi masyarakat bawah,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangkap dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK bersama Bareskrim Mabes Polri, Mei lalu. Ia ditangkap bersama 5 orang camat dan seorang ajudan. Saat ini, Novi sedang menjalani isolasi sesuai prosedur calon tahanan kasus korupsi di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya