Berita

Gedung 'Merah Putih' Komisi Pemberantasan Korupsi./RMOL

Hukum

KPK Tidak Lagi Elitis, Pakar Apresiasi Firli

JUMAT, 04 JUNI 2021 | 11:49 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dinilai dapat menjadi shock therapy yang manjur bagi kasus praktek jual beli jabatan yang disinyalir marak terjadi di berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

Operasi tersebut juga dinilai tepat karena memupus kesan elitis KPK karena kehadirannya dapat dirasakan secara riil oleh masyarakat pedesaan.

Pengajar sosiologi korupsi Universitas Trunojoyo Madura, Khoirul Rosyadi, menyatakan bahwa KPK hingga saat ini masih dipandang sebagai institusi yang powerful dan terpercaya untuk pemberantasan korupsi. Karena itu, masyarakat desa sangat berharap KPK juga berkontribusi nyata dalam memberantas korupsi di level bawah.


“Keputusan KPK untuk ‘turun gunung’ ke desa, sudah benar. Ini menghapus kesan elitis pada lembaga tersebut. Langkah Ketua KPK patut diapresiasi,” kata alumnus program doktor sosiologi RUDN Moscow, Rusia tersebut kepada redaksi Jumat (4/6).

Khoirul mengisahkan, dari berbagai kegiatan pendampingan masyarakat desa yang dilakukannya, ia banyak mendengar keluhan warga desa tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi masif di level bawah. Bukan hanya soal jual beli jabatan, tetapi juga dugaan korupsi lain seperti penyimpangan dana desa dan beragam bantuan pemerintah.

Strategi KPK untuk melaksanakan OTT kasus-kasus dugaan korupsi di level bawah dengan menggandeng kepolisian dipandang jitu. Selain karena UU KPK hasil revisi tahun 2019 mengamanatkan pelimpahan kasus-kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp. 1 Milyar kepada pihak kepolisian, sebagian besar pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut adalah camat yang bukan tergolong pejabat negara.

“Pembentukan tim gabungan KPK dan Polri merupakan strategi yang cerdik. Di satu sisi, KPK dapat mengatasi keterbatasannya sebagai institusi sekaligus melaksanakan amanat UU. Di sisi lain, KPK memperkuat posisinya sebagai agen perubahan bagi masyarakat bawah,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangkap dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK bersama Bareskrim Mabes Polri, Mei lalu. Ia ditangkap bersama 5 orang camat dan seorang ajudan. Saat ini, Novi sedang menjalani isolasi sesuai prosedur calon tahanan kasus korupsi di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya