Beredar Surat Kedubes Arab Saudi, Fraksi PAN Minta Penjelasan Kemenag Soal Haji Kembali Gagal Berangkat

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI meminta penjelasan resmi dan terbuka dari Kementerian Agama terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2021.

Terlebih, Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengaku, pagi ini menerima salinan surat Kedutaan Arab Saudi yang tersebar luas di media sosial dengan nada menyangkal beberapa informasi yang beredar di media dan masyarakat.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani itu, Duta Besar Arab Saudi menjelaskan bahwa sampai saat ini otoritas Saudi belum mengeluarkan instruksi apa pun terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dan itu berlaku bukan hanya untuk Indonesia, tapi bagi seluruh negara lain di dunia.

"Semestinya, dari awal Kementerian Agama melakukan komunikasi intensif dengan pihak Saudi. Dengan pembatalan sepihak yang dilakukan Kemenag tanpa berkomunikasi dengan Saudi, akan menimbulkan polemik dan memunculkan pandangan-pandangan spekulatif di tengah masyarakat,“ jelas  Saleh kepada wartawan, Jumat (4/6).

"Dari surat yang beredar tersebut, ada pesan bahwa sesungguhnya pihak Saudi sangat terbuka untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan Indonesia," imbuhnya.

Atas dasar itu, Fraksi PAN memandang perlu menanyakan apa saja langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam mengupayakan terlaksananya haji tahun 2021.

Sebab, beredar informasi bahwa jemaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan karena persoalan vaksinasi. Di mana vaksin yang dipakai jemaah haji kita belum terdaftar dalam daftar WHO.

"Itu sempat heboh. Apakah itu memang benar? Ini perlu diklarifikasi. Sebab, minggu lalu vaksin Sinovac telah terdaftar di list-nya WHO. Kalau itu alasannya, semestinya sekarang ini sudah bisa diberangkatkan," terangnya.

Lanjut Saleh, persoalan pemberangkatan haji ini dinilai akan menjadi isu krusial. Sebab, ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji. Artinya, antrean akan semakin panjang dan tanpa kejelasan kapan mereka akan bisa diberangkatkan.

"Apakah ada jaminan akan berangkat tahun depan? Tidak ada kan? Tahun lalu juga begitu kok. Katanya akan berangkat tahun ini. Nyatanya, tidak juga. Lalu kapan?" pungkasnya.