Pentagon dalam laporannya yang dirilis pada Rabu (2/6) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tidak sengaja 23 warga sipil di zona perang asing pada tahun 2020.
Pentagon mengatakan, penghitungan itu termasuk kematian warga sipil dalam operasi di Irak, Afghanistan, Somalia, Yaman dan Nigeria. Namun, jumlah korban tewas yang mereka rilis jauh di bawah angka yang dikumpulkan oleh sejumlah LSM.
Departemen Pertahanan AS 'menilai bahwa ada sekitar 23 warga sipil tewas dan sekitar 10 warga sipil terluka selama tahun 2020 sebagai akibat dari operasi militer AS.â€
“Sebagian besar korban sipil berada di Afghanistan, di mana Pentagon mengatakan bertanggung jawab atas 20 kematian,†isi laporan dari bagian publik, seperti dikutip dari
AFP, Kamis (3/6).
Satu warga sipil tewas di Somalia pada Februari 2020 dan satu lagi di Irak pada Maret. Dokumen yang dirilis ke publik tidak merinci kapan atau di mana korban ke-23 dibunuh.
Dokumen tersebut mengatakan bahwa meskipun Kongres mengalokasikan 3 juta dolar AS ke Pentagon pada tahun 2020 untuk kompensasi finansial kepada keluarga korban sipil, tidak ada kompensasi seperti itu yang dibayarkan.
Jumlah korban yang dirilis Pentagon sebenarnya sangat jauh berbeda dari yang dimiliki sejumlah LSM yang secara teratur mempublikasikan jumlah korban sipil. Jumlahnya jauh lebih tinggi di daerah-daerah di mana militer AS aktif di seluruh dunia.
LSM Airwars misalnya, yang mencantumkan korban sipil dari serangan udara, mengatakan bahwa perkiraan paling konservatif mereka menunjukkan bahwa 102 warga sipil tewas dalam operasi AS di seluruh dunia - lima kali lebih tinggi dari angka resmi Pentagon.
“Misi Bersatu di Afghanistan (UNAMA) menghitung 89 tewas dan 31 terluka dalam operasi oleh pasukan koalisi pimpinan AS,†kata Airwars.
“Di Somalia, di mana Pentagon hanya mengakui satu kematian warga sipil, Airwars dan LSM lain memperkirakan jumlah korban tewas 7 orang, sementara di Suriah dan Irak sumber-sumber lokal melaporkan 6 orang tewas,†kata LSM tersebut.
“Jelas bahwa penyelidikan dan pengakuan Departemen Pertahanan atas kerugian sipil tetap sangat tidak memadai,†kata Hina Shamsi dari American Civil Liberties Union (ACLU).
“Sangat mengejutkan bahwa pada tahun 2020, Departemen Pertahanan tidak menawarkan atau melakukan perubahan pembayaran kepada warga sipil dan keluarga yang terkena dampak meskipun ada dana dari Kongres,†kata Shamsi, yang mengepalai Proyek Keamanan Nasional ACLU.
