Di Depan Erick Thohir, FPKB Minta Prioritas Anggaran Untuk Rakyat Dan Pesantren

Pemerintah diminta lebih memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil.

Dengan fokus kepada masyarakat miskin dan rentan, maka roda perekonomian dan stabilitas akan terjaga. Terlebih saat ini, rakyat kecil sedang dalam kondisi terpuruk karena hantaman Covid-19.

Demikian disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN, Erick Thohir membahas RKP K/L dan RKA K/L tahun anggaran 2022 di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).

Khusus untuk kementerian mitra kerja Komisi VI DPR RI, ia meminta pemerintah lebih fokus kepada kepentingan rakyat kecil di kalangan pesantren.

"Kementerian Komisi VI ini harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan para ulama, masyayikh, dan santri. Pak Jokowi kan telah menyampaikan bahwa prioritaskan kepada para ulama, masyayikh, dan santri, tolong dalam semua program PAGU di tahun 2022 dari kementerian kita itu bisa menyentuh pada mereka,” kata Nasim Khan.

Kepada Kementerian BUMN, Nasim Khan meminta Erick Thohir lebih memprioritaskan CSR (Corporate Social Responsibility) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari perusahaan pelat merah kepada kalangan pesantren.

“Program dari CSR, PKBL (BUMN) itu kita harapkan bisa menyentuh kalangan pesantren. Saya yakin Pak Menteri, kalau kita berikan ke umum, bukannya kita menuduh, tapi itu belum tentu safety pertanggungjawabannya," sambungnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi semangat Erick Thohir yang membawa pondasi akhlak dan moral kepada setiap perusahaan milik negara. Bahkan Erick sudah mencontohkan akhlaknya dengan cara berhemat anggaran.

“Kami juga salut, kalau itu memang dibutuhkan (kenaikan anggaran untuk Kemen BUMN) kenapa tidak, tapi, bila ternyata tidak dibutuhkan dan ternyata itu pemborosan buat apa?" tegasnya.

Dengan nada berkelakar, Nasim menyampaikan bahwa adanya pondasi akhlak di Kementerian BUMN tidak bisa dilepaskan dari PKB sebagai partai yang menentukan siapa calon pemenangan Presiden RI.

“(kata dan Pondasi akhlak) itu ada, karena tidak lepas dari adanya PKB, partai penentu pemimpin bangsa di masa depan," tutupnya.