Berita

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia/Net

Politik

Neng Farah Tidak Ingin Pembelian Alpalhankam Tergesa-gesa

KAMIS, 03 JUNI 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020 hingga 2024 dengan anggaran jumbo belum berlum dilakukan dalam waktu dekat.

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia meminta agar pembelian alpalhankam tidak tergesa-gesa. Neng Farah mengingatkan bahwa dalam pertahanan perlu membaca visi menjadi strategi, lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita.

“Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (3/6).


“Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang,” sambung wanita yang akrab disapa Neng Farah itu.

Pernyataan Neng Farah ini menanggapi ramainya perbincangan mengenai rencana pembelian alutsista yang mencapai Rp 1.700 triliun. Di mana rencana pembelian alpalhankam dengan anggaran jumbo tersebut sudah dibantah oleh pihak Kemhan.

Pembelian alpalhankam masih sebatas rencana yang digodok di Kemhan.

Neng Farah melanjutkan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid 19. Upaya penanganan menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.

“Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgent dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer,” tegasnya.

Politisi PAN ini mengingatkan bahwa gelontoran anggaran jumbo di saat pandemi bisa membuat utang Indonesia bertambah besar. Apalagi periode Maret 2021 utang berjalan pemerintah RI sudah mencapai Rp 6.445,07 trilliun.

“Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya