Berita

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia/Net

Politik

Neng Farah Tidak Ingin Pembelian Alpalhankam Tergesa-gesa

KAMIS, 03 JUNI 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020 hingga 2024 dengan anggaran jumbo belum berlum dilakukan dalam waktu dekat.

Anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia meminta agar pembelian alpalhankam tidak tergesa-gesa. Neng Farah mengingatkan bahwa dalam pertahanan perlu membaca visi menjadi strategi, lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat roadmap yang sesuai dengan Nawacita.

“Dengan pembacaan ancaman yang tepat dan komprehensif, kita dapat mengetahui kebutuhan alutsista apa saja yang perlu dan mendesak kita beli maupun yang tidak,” tuturnya kepada wartawan, Kamis (3/6).


“Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang,” sambung wanita yang akrab disapa Neng Farah itu.

Pernyataan Neng Farah ini menanggapi ramainya perbincangan mengenai rencana pembelian alutsista yang mencapai Rp 1.700 triliun. Di mana rencana pembelian alpalhankam dengan anggaran jumbo tersebut sudah dibantah oleh pihak Kemhan.

Pembelian alpalhankam masih sebatas rencana yang digodok di Kemhan.

Neng Farah melanjutkan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid 19. Upaya penanganan menjadi prioritas utama pemerintah agar ekonomi kita kembali pulih.

“Upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgent dan mendesak dilakukan tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer,” tegasnya.

Politisi PAN ini mengingatkan bahwa gelontoran anggaran jumbo di saat pandemi bisa membuat utang Indonesia bertambah besar. Apalagi periode Maret 2021 utang berjalan pemerintah RI sudah mencapai Rp 6.445,07 trilliun.

“Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya,” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya