Berita

Tokoh HAM asal Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Colek Jokowi, Natalius Pigai: Bu Menkeu Tidak Punya Etika..

KAMIS, 03 JUNI 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tidak tepat membandingkan data pengangguran periode Februari 2021 (8,75 juta) dengan Agustus 2020 (9,77 juta orang).

"Bu Menkeu tidak punya etika. Pakai data year on year saja dong," kata tokoh HAM asal Papua, Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/6).

Dia pun mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS). Yaitu, angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2021 (8,75 juta) lebih tinggi jika dibandingkan dengan Februari 2020 (6,93 juta orang).


"Naik sebesar 1,82 juta orang," ujar Natalius Pigai.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu seperti kesal dengan cara Menkeu menyajikan data pengangguran.

"Apalagi, data yang dirujuk Menteri Keuangan itu sudah lewat satu kuartal, sebelum kabar terbaru penutupan sejumlah perusahaan diumumkan dimana-diamana. Kita bukan bodoh Bu," kata Natalius Pigai yang juga dia posting di akun Twittwr dengan mencolek akun Presiden Joko Widodo.

Dalam pidato pada Rapat Paripurna di DPR, Jakarta, Senin (31/5), Menkeu SMI mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia telah mengalami penurunan. Hal itu didorong oleh naiknya penciptaan lapangan kerja baru.

Meski ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi, namun pemulihan ekonomi yang terjadi mampu memunculkan tren penciptaan lapangan kerja baru. Saat ini sudah ada 2,61 juta lapangan kerja baru.

SMI menerangkan, pertumbuhan lapangan kerja yang berkualitas dicapai karena pemerintah melakukan reformasi struktural. Mulai dari melakukan implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, pembangunan infrastruktur dasar dan digital, peningkatan penguasaan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya