Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Adrian/Net
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga saat ini, realisasi APBD baru mencapai 21,98 persen dari total anggaran mencapai Rp 1.199,36 triliun.
“Kami sangat berharap pemerintah daerah bisa segera mengakselerasi penyerapan APBD hingga berkontribusi ke angka pertumbuhan ekonomi nasional yang kita targetkan 7 persen pada kuartal II tahun ini,†kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moch Adrian, Kamis (3/6).
Adrian juga mengimbau pemerintah daerah fokus membelanjakan APBD untuk hal-hal yang bersifat produktif. Kemendagri sendiri telah memberikan rambu-rambu dalam bentuk 12 kebijakan yang prinsipnya memberikan arahan pada Pemda dalam mendorong akselerasi PEN yang bersumber dari APBD.
“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat Covid-19," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menyatakan, pihaknya juga terus melaksanakan sejumlah pembangunan di berbagai daerah selama pandemi.
“Karena dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja dan industri di sekitarnya juga turut tumbuh selama proses pembangunan berlangsung,†ujar Endra.
Menurut Endra, berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian PUPR fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp 23,24 triliun.
"Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain. Realisasinya sudah mencapai 40 persen yang kami perkirakan bisa menyerap 1,2 juta tenaga kerja,†papara Endra.
Empat fokus pembangunan lain dari Kementerian PUPR di masa pandemi adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp 3,8 triliun.
Kemudian pembangunan proyek ketahanan pangan Rp 34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor informasi, komunikasi, dan teknologi sebesar Rp 420 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp 9,83 triliun.
Terkait hal ini, pengamat ekonomi sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, tujuan utama pemulihan ekonomi nasional adalah meningkatkan ketahanan masyarakat dan pelaku usaha agar bisa bertahan selama pandemi Covid-19.
"Sehingga masyarakat dan pelaku usaha bisa segera bangkit setelah pandemi, oleh karena itu program padat karya tunai masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini,†tuturnya.
Menurut Piter, motor utama penggerak perekonomian saat pandemi adalah belanja pemerintah melalui program PEN.
“Saya kira semua lembaga pemerintah saat ini sudah bergerak untuk menjaga ketahanan perekonomian kita termasuk menjaga keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang memberikan dampak turunan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berimbas pada daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi,†tutup Piter.
