Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto/Net
Setelah membantah kabar yang menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan akan meminjam dana sebesar Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alutsista, Dahnil Anzar mencoba memberikan penjelasan mengenai strategi pembangunan sektor pertahanan di era Menhan Prabowo Subianto.
Jurubicara Menhan Prabowo itu menjelaskan hal tersebut di akun Twitter miliknya dengan mengunggah sejumlah infografis.
Di dalam salah satu infografis yang diunggah itu, disebutkan filosofi pertahanan seperti yang tercantum di dalam UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang menggarisbawahi prinsip Pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif dalam arti tidak agresif dan tidak ekspansif. Pertahanan negara Indonesia tidak perlu memiliki kemampuan ofensif.
Untuk mengimplementasikan filosofi pertahanan seperti itu, Menhan Prabowo memperhatikan sejumlah hal dalam perencanaan pertahanan negara dengan memperhatikan empat hal, yakni perubahan yang cepat atau volatile, ketidakpastian atau uncertainty, kerumitan atau complexity, dan ambigu.
Di dalam salah satu infografis yang diunggahnya juga disebutkan tentang enam hal strategis yang mendukung sistem pertahanan yang memadai seperti yang diperintahkan UU 3/2002.
Pertahanan Indonesia membutuhkan sikap yang patriotik, militan, dan cinta tanah air di kalangan rakyat. Lalu, negara harus memiliki Tentara Nasional yang profesional, patriotik, dan militan baik secara teknis, teknologis dan organisatoris.
Alat peralatan pertahanan dan keamanan juga harus efektif dan mutakhir. Dengan demikian dibutuhkan industri pertahanan dalam negeri yang juga handal.
Hal lain untuk menopang sistem pertahanan yang memadai itu adalah keikutsertaan kelompok ilmuwan atau saintek atau teknologi yang dapat mendukung keperluan manufaktur secara mandiri berbagai komponen canggih, strategis yang tidak mungkin dibeli dari negara lain.
Infografis lain yang diunggah Dahnil membahas tentang strategi pembiayaan investasi alutsista. Disebutkan bahwa persentase anggaran pertahanan terhadap PDB sebesar 0,8 persen yang akan konsisten selama 25 tahun yang akan datang. Sementara nilai anggaran untuk memenuhi alpahankam pada periode 2021-2024 sebesar 125 miliar dolar AS.
Juga disebutkan bahwa Kementerian Pertahanan mengupayakan sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi bebas pemenuhan alpahankam terhadap keuangan negara.
