Berita

ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini/Net

Politik

Didik J Rachbini: Banyak Pilar Kemasyarakatan Lebih Butuh Dukungan Anggaran, Bukan Pertahanan!

RABU, 02 JUNI 2021 | 23:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 mendapat kritik dari ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini.

Dia menyoroti rencana anggaran kementerian pertahanan yang dalam draf tercatat bakal berutang hingga Rp 1.700 triliun.

Menurutnya, besaran anggaran pertahanan dan keamanan sudah di luar kepantasan, karena momentumnya tidak tepat di saat pandemi Covid-19 masih melanda tanah air, dan dampak ekonomi masih dirasakan masyarakat.

"Pandemi Covid-19 ini meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan, sehingga lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan," ujar Didik dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/6).

Dalam catatannya, Didik menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat Covid-19 karena sistem produksi runtuh. Salah satu yang paling nyata menurutnya adalah meningkatnya angka pengangguran terbuka dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen.

"Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif. Yang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung," paparnya.

"Dalam keadaan seperti ini tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya," demikian Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya