Kepada Prabowo, Effendi Simbolon: Kenapa Sih Beli Alpalhankam Harus Pakai Perpres?

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia turut disinggung dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan secara tertutup har ini.

Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon mengaku menyayangkan rencana pembelian alpalhankam menggunakan Perpres karena tidak akan kuat menjadi dasar hukum ke depan.

"Saya juga menanyakan, apa sih dasarnya harus di-Perpres-kan, kenapa sih? Kok setiap apa-apa sekarang ini seolah-olah Indonesia itu dalam keadaan darurat,” ucap Effendi usai rapat kerja bersama Menhan Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6).

Politisi PDI Perjuangan berpandangan, Pepres tidak kuat menjadi dasar hukum bagi sebuah keputusan politik yang syarat dengan hal-hal komplek seperti pengadaan alutsista negara. Terlebih rencana ini juga akan menyertakan pinjaman dari luar negeri selama kurun waktu lebih dari 25 tahun.

“Ini kan apa cukup dasar hukumnya adalah Perpres? Kenapa enggak jadi UU Affirmative Action aja?” imbuhnya.

Penggunaan Perpres juga rawan digugatan. Bahkan menurut Effensi, bisa jadi proses pembelian alutsista menggunakan dasar Perpres akan menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan.

“(menurut Prabowo) Ini ranahnya ekskutif gitu. Kalau ranahnya eksekutif ya jalanin aja sendiri. Coba tanggung nanti, tahun 2024 akhir juga pasti KPK panggil kalian, saya bilang,” tandasnya.