Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam/Net
Kantor Staf Presiden (KSP) sempat disebut menjadi koordinator pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk tahap Komunitas yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal itu terungkap saat mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan bansos sembako Covid-19 di Kemensos, Adi Wahyono, menjadi saksi di persidangan Juliari Peter Batubara selaku mantan Menteri Sosial di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (31/5).
Fakta persidangan itu disorot pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, yang meminta kepada pengadilan untuk mempertegas dan mendalami siapa sosok di KSP yang dimaksud oleh saksi Adi tersebut.
"Saya kira harus dipertegas siapa yang dimaksud di KSP, KSP kan lembaga, harus dipertegas. Apakah Moeldoko atau siapa, harus tegas siapa orangnya," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/6).
Hal itu harus segera dipertegas dan diperjelas agar tidak ada spekulasi liar yang memojokkan KSP yang merupakan representasi Istana Negara.
"Jangan sampai publik berpikir KSP menjadi sarang bancakan bansos. Karena kita tahu kasus ini terus menggelinding dan melibatkan banyak nama yang disebut dalam BAP maupun persidangan," papar Saiful.
Menurut Saiful, dengan munculnya pihak KSP dalam sidang bansos akan mencoreng nama baik lembaga tersebut.
"Meskipun, saya kira, harus dicek sejauh mana keterlibatannya. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dalam bancakan kasus bansos maka saya kira harus diungkap semua oleh KPK. Dengan disebutnya KSP oleh Adi Wahyono maka ini tentu kalau benar akan mencoreng lembaga Kepresidenan. Karena KSP semestinya menjadi cerminan dan contoh yang baik lembaga lembaga lainnya," pungkas Saiful.
Terseretnya nama lembaga KSP itu muncul saat Adi Wahyono yang juga menjadi terdakwa dalam perkara bansos ini menjadi saksi untuk terdakwa Juliari.
