Imbas Kebocoran Data Di BPJS, PKS Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Terapkan Digitalisasi

Kebocoran data penduduk yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) beberapa waktu lalu membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menerapkan sistem digital dalam semua pelayanan masyarakat.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, potensi kebocoran data bukan hanya terjadi di satu institusi di negara berkembang seperti Indonesia. Tetapi juga turut menyasar lembaga di negara maju.

"Maling selalu pandai dari polisi. NASA (badan antariksa Amerika Serikat) saja, dan beberapa institusi high security di US tetap saja bisa di jebol," ujar Mardani dalam video Youtube yang dilansir di akun Twitternya, Selasa (1/6).

Selain itu, Mardani juga mempertanyakan komitmen penerapan digital oleh pemerintah dengan menimbang-nimbang integritas aaratu negara, dengan memberikan contoh kasus perubahan KTP menjadi e-KTP.

"Seperti ide E-KTP, ini luar biasa idenya 5,9 triliun biayanya. Tetapi separuhnya itu dikorupsi," tuturnya.

Padahal kata Mardani, kalau dalam proses pembuatan e-KTP ini dilakukan lebih optimal, maka bisa memberikan dampak ekonomis yang signifikan terhadap negara. Misalnya dengan menyerahkan proyeknya pada Bnk Rakyat Indonesia yang notabene merupakan perusahaan milik negara.

"Itu nol rupiah (bisa pembuatannya). BRI bisa melakukan itu, dan pada saat yang sama semuanya jadi nasabahnya BRI. Masalh itu dipakai atau enggak dipakai nomor dua. Tapi itu dapat captive market yang sedemikian besar," paparnya.

Maka dari itu, Mardani berpandangan bahwa persoalan big data adalah sebuah keniscayaan. Tetapi bisa menjadi suatu hal yang menggerus local wisdom.

"Sampai pada tadi, memudahkan serangan cyber menjadi lebih kuat. Makanya kita perlu betul-betul mengkaji mana yang boleh di digatalisasi mana yang tidak perlu," demikian Mardani Ali Sera.