Inggris Apresiasi Komitmen Indonesia, Airlangga Hartarto: Diperlukan Narasi Baru Pertanian Dan Perdagangan Berkesinambungan

Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris bertekad untuk memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral khususnya dalam bidang perubahan iklim. Indonesia bersama Inggris akan menjadi Co-Chair pada Conference of the Parties (COP) ke-26 atau COP26 yang akan diselenggarakan di Glasgow, Inggris, tanggal 1 sampai 12 November mendatang.

Apresiasi terhadap komitmen Indonesia itu disampaikan langsung oleh President Designate COP26 Alok Sharma dalam pertemuan dengan Airlangga Hartarto di rumah dinas Menko Perekonomian di Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/6).

Dalam pertemuan tersebut juga hadir Duta Besar Inggris Owen Jenkins serta Duta Besar COP26 untuk Asia Pasifik dan Asia Selatan, Ken O’Flaherty.

Dalam pertemuan, Airlangga dan tamu-tamunya membahas berbagai persiapan yang penting dilakukan dalam keikutsertaan Indonesia dalam keketuaan COP26.

COP26 sedianya digelar di Glasgow pada bulan November tahun lalu. Namun dibatalkan karena pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali dengan baik.

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah Inggris kepada Indonesia yang ditunjukkan dengan mengajak Indonesia menjadi ketua bersama dalam Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue.

COP26 akan fokus pada upaya percepatan penghapusan penggunaan batu bara, pengurangan deforestasi, percepatan peralihan ke kendaraan listrik dan mendorong investasi dalam energi terbarukan. Pertemuan ini juga memfinalisasikan Paris Rulebook (aturan rinci untuk implementasi Paris Agreement) dan mempercepat aksi untuk mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil. Dalam pertemuan ini, Indonesia akan menjadi co-chair bersama Inggris.

“Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi fokus, di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,” ujar Menko Airlangga.

Dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan, di antaranya dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

Melalui NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41 persen bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), serta mengimplementasikan beberapa praktik keberlanjutan, seperti Timber Legality Assurance System (SVLK) dan Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).

Menko Airlangga juga mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Inggris dalam program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOSI) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.

“Kita harus bekerja ke arah kolaborasi dan kerja sama yang akan mengarah ke tindakan kolektif yang inklusif daripada berfokus pada perbedaan. Kita membutuhkan “narasi” baru di luar komoditas tertentu yang “buruk”, dan membantu menghadirkan gambaran yang seimbang tentang upaya konkret negara-negara produsen dalam mengembangkan pertanian dan perdagangan komoditas yang berkelanjutan,” demikian Airlangga.

Pada 15 April 2021, juga telah dilaksanakan COP26 FACT Dialogue Ministerial Roundtable yang dipimpin oleh Lord Zach Goldsmith (Co-chair Inggris).

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Inggris mendorong finalisasi Joint Statement on the Principles for Collaboration yang berisikan prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi pada tingkat tinggi, serta komitmen untuk bekerja sama mengembangkan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan, promosi perdagangan, dan pembangunan melalui 4 tema Working Group (WG)

Keempat tema itu adalah Trade and Markets Development, Smallholder Support, Traceability and Transparency, dan Research, Innovation and Technology.

Saat ini tercatat ada 21 negara yang sudah meng-endorse draft Joint Statement tersebut, yakni antara lain: Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Perancis, Gabon, Ghana, Jepang, Korea, Liberia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Spanyol, Britania Raya, dan Uruguay.