Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Menko Airlangga Ungkap 5 Strategi Indonesia Pimpin Presidensi G20

SENIN, 31 MEI 2021 | 21:03 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memiliki lima strategi dalam memimpin forum Sherpa Track G20 pada 2022 mendatang.

Airlangga yang mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi ini menjelaskan, pandemi Covid-19 menambah kompleksitas tantangan forum Sherpa Track G20.

"Juga menjadi tantangan ekspektasi Indonesia dalam memimpin langkah strategis untuk mengatasi dampak pandemi,” kata Airlangga, Senin (31/5).


Setidaknya, ada lima nilai strategis bagi Indonesia dalam memegang Presidensi G20, yaitu sinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis termasuk mengenai stabilitas sistem keuangan internasional.

Presidensi G20 juga akan dimanfaatkan untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF Indonesia.

Kemudian, kata dia, Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas pemerintah seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, serta persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan.

Tak hanya itu, Presidensi G20 Indonesia juga berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir 2022.

Pemerintah sendiri telah membangun portal Document Management System (DMS) untuk menata secara digital dokumen substansi terkait G20 dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat di G20.

Hal itu dilakukan untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi dalam persiapan Presidensi G20 Indonesia.

“Ini merupakan inisiatif yang bagus untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20,” tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya