Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Tolak PKS-Demokrat Sebagai Mitra Koalisi Pilpres Bukti Hasto Bukan Sosok Negarawan

SENIN, 31 MEI 2021 | 19:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa PDIP tidak akan membuka ruang koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS menunjukkan Sekjen partai banteng itu bukan sosok negarawan.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).

Menurut Neni, tidak dipilihnya PKS dan Demokrat lebih dikarenakan pragmatisme atau pilihan koalisi partai politik. Bukan pada perbedaan visi misi, platform apalagi ideologi partai.


"Tidak mengajak PKS dan Demokrat menurutku bukan terletak pada perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik," demikian kata Neni.

Kata Neni, jika Hasto mengatakan tidak berkoalisi karena ideologi justru terpatahkan dengan koalisi Pilkada di daerah-daerah.

Dalam catatan Neni, dalam berbagai hajatan Pilkada serentak, PDIP kerap kali membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Itu lebih pada strategi komunikasi politik PDIP saja. Faktanya, di beberapa daerah terjadi koalisi PDIP Demokrat dan PKS semuanya berjalan dengan baik," demikian kata Neni.

Dalam pandangan Neni, pernyataan Hasto hanya untuk mendapatkan simpati publik. Meski demikian, Neni mengingatkan Hasto agar tidak merusak relasi dengan partai lain.

"Apa yang dilakukan Hasto merupakan bagian dari agent of conflict management, hanya jangan  sampai konflik ini dapat memicu dan menghancurkan sistem kepartaian (disintegrasi partai) serta merusak kohesivitas (keutuhan) organisasi," demikian tandas Neni.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Neni menilai pernyataan Hasto terlalu dini. Mengingat Pilpres masih berlangsung tahun 2024 mendatang.

"Tarik menarik dukungan di partai bukan fenomena baru, jadi itu adalah hal yang biasa," pungkas Neni.

Hasto mengatakan PKS dan Partai Demokrat tidak akan diajak berkoalisi di Pilpres 2024 karena berbeda platrform dan ideologi.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujarnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya