Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Tolak PKS-Demokrat Sebagai Mitra Koalisi Pilpres Bukti Hasto Bukan Sosok Negarawan

SENIN, 31 MEI 2021 | 19:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa PDIP tidak akan membuka ruang koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS menunjukkan Sekjen partai banteng itu bukan sosok negarawan.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).

Menurut Neni, tidak dipilihnya PKS dan Demokrat lebih dikarenakan pragmatisme atau pilihan koalisi partai politik. Bukan pada perbedaan visi misi, platform apalagi ideologi partai.


"Tidak mengajak PKS dan Demokrat menurutku bukan terletak pada perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik," demikian kata Neni.

Kata Neni, jika Hasto mengatakan tidak berkoalisi karena ideologi justru terpatahkan dengan koalisi Pilkada di daerah-daerah.

Dalam catatan Neni, dalam berbagai hajatan Pilkada serentak, PDIP kerap kali membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Itu lebih pada strategi komunikasi politik PDIP saja. Faktanya, di beberapa daerah terjadi koalisi PDIP Demokrat dan PKS semuanya berjalan dengan baik," demikian kata Neni.

Dalam pandangan Neni, pernyataan Hasto hanya untuk mendapatkan simpati publik. Meski demikian, Neni mengingatkan Hasto agar tidak merusak relasi dengan partai lain.

"Apa yang dilakukan Hasto merupakan bagian dari agent of conflict management, hanya jangan  sampai konflik ini dapat memicu dan menghancurkan sistem kepartaian (disintegrasi partai) serta merusak kohesivitas (keutuhan) organisasi," demikian tandas Neni.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Neni menilai pernyataan Hasto terlalu dini. Mengingat Pilpres masih berlangsung tahun 2024 mendatang.

"Tarik menarik dukungan di partai bukan fenomena baru, jadi itu adalah hal yang biasa," pungkas Neni.

Hasto mengatakan PKS dan Partai Demokrat tidak akan diajak berkoalisi di Pilpres 2024 karena berbeda platrform dan ideologi.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujarnya.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kemlu: PT DSI Tingkatkan Kepercayaan Global terhadap Ekspor RI

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:20

Pantai Gading Perkuat Dukungan untuk Inisiatif Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:07

Penduduk Indonesia Bertambah 1,4 Juta Jiwa

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:03

Pidato Prabowo Cerminkan Optimisme Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:02

KPK Panggil Plt Bupati Tulungagung dan Sejumlah Pejabat dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:53

Kemenkeu dan BI Harus Bisa Menerjemahkan Keinginan Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:41

Polisi Tetapkan Sopir Green SM Tersangka Taksi vs KRL di Bekasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

Sembilan WNI Jalani Visum dan Tes Kesehatan di Turki

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

IKN Disiapkan Jadi Superhub Ekonomi Baru Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:20

Semen Indonesia Pangkas Empat Anak Usaha dalam Program Streamlining

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:16

Selengkapnya