Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/Net

Politik

Tolak PKS-Demokrat Sebagai Mitra Koalisi Pilpres Bukti Hasto Bukan Sosok Negarawan

SENIN, 31 MEI 2021 | 19:34 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa PDIP tidak akan membuka ruang koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS menunjukkan Sekjen partai banteng itu bukan sosok negarawan.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral and Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (31/5).

Menurut Neni, tidak dipilihnya PKS dan Demokrat lebih dikarenakan pragmatisme atau pilihan koalisi partai politik. Bukan pada perbedaan visi misi, platform apalagi ideologi partai.


"Tidak mengajak PKS dan Demokrat menurutku bukan terletak pada perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik," demikian kata Neni.

Kata Neni, jika Hasto mengatakan tidak berkoalisi karena ideologi justru terpatahkan dengan koalisi Pilkada di daerah-daerah.

Dalam catatan Neni, dalam berbagai hajatan Pilkada serentak, PDIP kerap kali membangun koalisi dengan PKS dan Demokrat.

"Itu lebih pada strategi komunikasi politik PDIP saja. Faktanya, di beberapa daerah terjadi koalisi PDIP Demokrat dan PKS semuanya berjalan dengan baik," demikian kata Neni.

Dalam pandangan Neni, pernyataan Hasto hanya untuk mendapatkan simpati publik. Meski demikian, Neni mengingatkan Hasto agar tidak merusak relasi dengan partai lain.

"Apa yang dilakukan Hasto merupakan bagian dari agent of conflict management, hanya jangan  sampai konflik ini dapat memicu dan menghancurkan sistem kepartaian (disintegrasi partai) serta merusak kohesivitas (keutuhan) organisasi," demikian tandas Neni.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Neni menilai pernyataan Hasto terlalu dini. Mengingat Pilpres masih berlangsung tahun 2024 mendatang.

"Tarik menarik dukungan di partai bukan fenomena baru, jadi itu adalah hal yang biasa," pungkas Neni.

Hasto mengatakan PKS dan Partai Demokrat tidak akan diajak berkoalisi di Pilpres 2024 karena berbeda platrform dan ideologi.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Partai Demokrat) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujarnya.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya