Terdakwa kasus dugaan suap bansos sembako Covid-19 di Kemensos, Adi Wahyono/RMOL
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa heran dengan keraguan Adi Wahyono yang enggan menyebutkan jatah kuota paket bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 milik dua politisi PDIP.
Adi Wahyono yang juga merupakan terdakwa dalam perkara dugaan suap bansos sembako Covid-19 ini dihadirkan di sidang untuk terdakwa Juliari Peter Batubara selaku Mantan Menteri Sosial sebagai saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin petang (31/5).
Saat memberikan keterangan, Adi yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) pengadaan bansos sembako itu terlihat beberapa kali ragu saat menjawab pertanyaan JPU KPK maupun pertanyaan dari Majelis Hakim.
Keraguan Adi ini pun sempat disinggung oleh JPU saat tengah mendalami soal pembagian jatah kuota yang telah diatur oleh Juliari pada saat akan tahap 7 dimulai.
"Karena pertimbangannya apa saya kurang tahu apakah pertimbangan dana masuk serat atau apa yang jelas setelah itu ada perubahan pola," ujar Adi menceritakan arahan Juliari.
Tim JPU pun meminta Adi untuk menceritakan perubahan pola pembagian kuota yang disampaikan oleh Juliari pada saat itu.
"Pertama kan 500 ribu dikerjakan oleh Anomali, kemudian pola yang berikutnya mulai tahap VII satu juta dikerjakan oleh kelompok-kelompok perusahaan itu," kata Adi.
Akan tetapi, JPU meminta Adi untuk menyebutkan nama perusahaan maupun nama-nama yang terafiliasi perusahaan yang mendapatkan jatah kuota paket bansos tersebut.
"Sebutkan dong, jadi keterangan saudara ini yang real yang akan kita pakai, jangan sebagaimana BAP, kalau bisa saudara juga sebutkan adanya pembagian-pembagian kuota di tahap VII sebagai evaluasi tahap VI itu seperti apa loh gitu?" kata Jaksa.
Akan tetapi, Adi kembali menjelaskan dengan tidak menyebutkan nama-nama orang yang terafiliasi tersebut.
"Iya sebutkan dong. Saudara terancam atau bagaimana? Enggak kan?" tanya Jaksa, dan Adi hanya geleng kepala.
Setelah itu, Jaksa membacakan keterangan Adi kepada penyidik yang tercatat di berita acara pemeriksaan.
"Mohon izin Yang Mulia membacakan BAP nomor 64. 'Setelah tahap VI selesai pembayaran, dan menjelang tahap VII saya dan Matheus Joko Santoso dipanggil oleh Menteri Juliari P. Batubara di ruangannya. Saat itu juga turut hadir Kukuh Aribowo, saat itu ada arahan Menteri Juliari P. Batubara kepada kami untuk pembagian kuota. Adapun pembagian kuota antara lain: Satu, kuota sebanyak 1 juta paket diberikan kepada grup Herman Herry, Ivo Wongkaren, Stefano dkk; Dua, kuota sebanyak 400 ribu paket diberikan kepada grup Ihsan Yunus, Iman Ikram, Yogas dkk," beber Jaksa.
"Tiga, kuota sebanyak 300 ribu paket diberikan kepada saya dan Matheus Joko untuk dikelola demi kepentingan Bina Lingkungan; Keempat, kuota 200 ribu diberikan kepada teman, kerabat, kolega dari Juliari P. Batubara dkk. Betul?" sambung Jaksa dan diamini Adi.
