Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono/Net
Rencana Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) melalui Peraturan Presiden (Perpres) dinilai bukan hal yang perlu dipermasalahkan.
"Kalau pengadaan rutin, sesuai dengan anggaran sih itu normallah," kata anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, Senin (31/5).
Dave justru mengingatkan bahwa yang menjadi tantangan pemerintah saat ini adalah pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Pengadaan ini bukan perkara mudah sehingga membutuhkan dana yang banyak dan periode yang jangka panjang.
"(Pengadaan) Alpalhankam memakan waktu, misalnya untuk pengadaannya bisa sampai satu tahun. Ini bukan perkara mudah," jelasnya.
Di sisi lain, Dave meminta pemerintah melakukan proses pelelangan alutsista tersebut dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan.
Soal anggaran, saat ini Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian penerima anggaran terbesar dari APBN. Namun anggaran yang ada dinilai belum ideal karena berada pada kisaran 0,8 persen terhadap rasio produk domestik bruto (PDB). Itu pun bagian terbesar dari alokasi ini untuk dukungan manajemen, termasuk belanja pegawai.
Akibatnya, Indonesia tak banyak memiliki ruang fiskal untuk modernisasi alutsista, yang berarti pula TNI tak bisa mengoperasikan alutsista terbaik.
Untuk pagu anggaran 2021, Kemenhan mendapat alokasi Rp 134.254 triliun, naik 14,12 persen dibandingkan pagu tahun lalu. Anggaran Kemenhan tahun ini sekaligus menjadi yang terbesar satu dekade terakhir.
Namun, mayoritas anggaran Kemenhan 2021 ini dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Jumlahnya mencapai Rp 74,983 triliun atau 55,2 persen dari total anggaran.
Adapun alokasi untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana serta prasarana pertahanan menyusul dengan nilai Rp 39,02 triliun atau 29,06 persen dari total anggaran. Sisanya untuk kebutuhan lain berupa operasi, latihan, dan pendidikan.
