Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono/Net

Politik

Anggota Komisi I Tak Persoalkan Rencana Pengadaan Alutsista Kemenhan

SENIN, 31 MEI 2021 | 17:41 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) melalui Peraturan Presiden (Perpres) dinilai bukan hal yang perlu dipermasalahkan.

"Kalau pengadaan rutin, sesuai dengan anggaran sih itu normallah," kata anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, Senin (31/5).

Dave justru mengingatkan bahwa yang menjadi tantangan pemerintah saat ini adalah pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Pengadaan ini bukan perkara mudah sehingga membutuhkan dana yang banyak dan periode yang  jangka panjang.


"(Pengadaan) Alpalhankam memakan waktu, misalnya untuk pengadaannya bisa sampai satu tahun. Ini bukan perkara mudah," jelasnya.

Di sisi lain, Dave meminta pemerintah melakukan proses pelelangan alutsista tersebut dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan.

Soal anggaran, saat ini Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian penerima anggaran terbesar dari APBN. Namun anggaran yang ada dinilai belum ideal karena berada pada kisaran 0,8 persen terhadap rasio produk domestik bruto (PDB). Itu pun bagian terbesar dari alokasi ini untuk dukungan manajemen, termasuk belanja pegawai.

Akibatnya, Indonesia tak banyak memiliki ruang fiskal untuk modernisasi alutsista, yang berarti pula TNI tak bisa mengoperasikan alutsista terbaik.

Untuk pagu anggaran 2021, Kemenhan mendapat alokasi Rp 134.254 triliun, naik 14,12 persen dibandingkan pagu tahun lalu. Anggaran Kemenhan tahun ini sekaligus menjadi yang terbesar satu dekade terakhir.

Namun, mayoritas anggaran Kemenhan 2021 ini dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Jumlahnya mencapai Rp 74,983 triliun atau 55,2 persen dari total anggaran.

Adapun alokasi untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana serta prasarana pertahanan menyusul dengan nilai Rp 39,02 triliun atau 29,06 persen dari total anggaran. Sisanya untuk kebutuhan lain berupa operasi, latihan, dan pendidikan.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya