PAN: Anggaran Alutsista Jangan Ganggu Program Prioritas Pemerintah

Rencana anggran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp 1.760 triliun di Kementerian Pertahanan harus dipikir ulang.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, anggaran pengadaan alutsista harus disesuaikan dengan total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang pada tahun ini senilai Rp 2.750 triliun.

"Jadi kalau misalnya diambil Rp 1.700 T untuk alutsista, maka tentu ada sekitar berapa itu (sisanya)," ujar Saleh kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5).

Kalaupun ada permintaan untuk menaikan anggaran alutsista, Saleh meminta hal tersebut dipikirkan dengan bijak. Sehingga, anggaran untuk program pemerintah lainnya tidak terganggu.
 
"Kita punya program pendidikan, kita punya program kesehatan, kita punya program sosial ekonomi, dan juga lain-lain yang juga menjadi prioritas. Kalau orang tidak bisa sekolah kan susah, orang tidak mendapat pelayanan kesehatan kan susah," katanya.

Sebelumnya, Kemenhan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dalam rancangan Perpres itu tertulis Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.

Dalam rancangan Perpres itu tertulis angka yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah 124.995.000 dolar, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).

Anggaran ini meliputi untuk akuisisi Alpalhankam sebesar 79.099.625.314 dolar AS, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar 13.390.000.000 dolar AS, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar  32.505.274.686 dolar AS.

Kemudian pada rancangan perpres ini juga disebutkan Kemenhan akan meminjam uang kepada negara asing.