Berita

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane/Net

Politik

IPW: Ombudsman, Komnas HAM, Dan PGI Jangan Mau Diperalat Novel Baswedan Cs!

MINGGU, 30 MEI 2021 | 13:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dkk dianggap sedang memperalat organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara untuk mendapatkan dukungan setelah gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane yang mengingatkan Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Ombudsman RI dan Komnas HAM untuk tidak mau dimanuver dan diperalat oleh para pegawai KPK gagal tes,

"PGI atau organisasi manapun jangan mau dimanuver dan diperalat oleh Novel Baswedan Cs. Sebab persoalan Novel dengan KPK bukanlah persoalan politik, apalagi persoalan agama. PGI perlu mengingat hal ini," ujar Neta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/5).

Neta menekankan bahwa persoalan Novel dkk adalah konflik pekerja. Yaitu antara pemberi gaji, yakni pemerintah dengan penerimaan gaji, yakni Novel dkk.

Menurut Neta, dengan dibentuknya Wadah Pegawai (WP) KPK memperjelas bahwa keberadaan Novel dkk di KPK adalah pegawai atau buruh yang segala masalahnya harus berkoordinasi dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI).

Begitu juga mengenai perselisihannya sebagai pekerja yang memiliki serikat pekerja atau serikat buruh atau wadah pegawai dalam satu perusahaan harus mengacu kepada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan agar penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan lainnya.

“Seperti pembayaran pesangon bisa segera tercapai. Ini dikarenakan Indonesia hanya mengenal Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang tergabung dalam Korpri dan pegawai swasta (buruh) yang tergabung dalam SPI," jelas Neta.

Dengan demikian, Neta mengingatkan kepada organisasi dan lembaga negara apapun untuk tidak mau diseret oleh Novel dalam masalahnya.

"Jadi sangat salah kaprah jika Ombudsman dan Komnas HAM mau diperalat dan diseret seret Novel Cs dalam masalahnya. Lebih salah kaprah lagi jika PGI sebagai lembaga Gereja mau diseret seret Novel Cs," kata Neta.

IPW, kata Neta, kembali mengingatkan kepada Ombudsman, Komnas HAM dan PGI soal kewajiban TWK bagi calon ASN adalah syarat mutlak.

"Bagaimana pun seluruh ASN harus patuh dan berorientasi pada Wawasan Kebangsaan Pancasila agar ASN tidak dilumuri kelompok kelompok radikal, apalagi kelompok Taliban," terang Neta.

Sehingga masih kata Neta, keputusan pimpinan KPK yang menjalankan amanat UU 19/2019 tentang KPK sudah sangat tepat dan sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Bagi yang tidak lulus harus berjiwa besar segera keluar dari KPK. Sebab KPK bukanlah milik pribadi Novel yang bisa dijadikannya sebagai kerajaan milik pribadinya. Jangan sampai terjadi penilaian bahwa KPK adalah Novel dan Novel adalah KPK," tegas Neta.

"IPW berkeyakinan masih banyak orang yang lebih hebat dari Novel di dalam internal KPK. Namun gegara framing terhadap Novel begitu dihebohkan, sehingga semua prestasi yang dicapai KPK selama ini, seolah-olah adalah hasil kerja pribadi Novel Baswedan seorang mantan Komisaris Polisi. Kesan ini yang harus dibersihkan,” tutupnya.

Populer

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

Bang Yos: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Banyak yang Terselamatkan

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32

Sambangi Rumah Steven, Komandan Lanud TNI AU Merauke Berikan Seekor Babi dan Beras

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:42

Sadar dengan Jebakan Utang China, Pemerintahan Baru Samoa Urungkan Proyek BRI

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:01

UPDATE

Duh, Don Adam Ungkap Dugaan Akun Medsos Sri Mulyani Pakai Uang Negara

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:44

Joe Biden: Apa yang Terjadi di Indonesia jika Benar 10 Tahun ke Depan Jakarta Tenggelam?

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:37

Menkeu Berikan Pembebasan Pajak Barang Mewah Lagi, Kini Buat Kapal Pesiar dengan Kepentingan Negara dan Wisata

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:22

Ogah Wajibkan Masker di Sekolah, Gubernur Florida: Itu Pilihan Orangtua

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:59

Percepat Penyaluran BSU, Kemenaker Bantu Bukakan Rekening untuk Pekerja Penerima Bantuan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:54

Cegah Penularan Covid-19, Brisbane Lockdown Cepat

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:49

Tegas, Biden Janji Tidak Akan Politisir Kerja Intelijen

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:36

Ketua Komisi X Berharap Gresya/Apriyani Bawa Kado Indah Jelang HUT RI

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:17

Tegaskan Keputusan Ketua DPR, Komisi IX Fraksi Gerindra: Fasilitas Isoman di Hotel Telah Dibatalkan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:16

Puan Warning Kondisi Pandemi RI: Belajar dari Pengalaman, Jangan Terulang Seperti Jawa-Bali Kemarin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:58

Selengkapnya