Berita

Iwel Sastra/Net

Politik

Jawaban Demokrat Ke PDIP Sangat Tepat, Hasto Terlalu Dini Pemilu 3 Tahun Lagi

SABTU, 29 MEI 2021 | 21:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyatakan menutup pintu koalisi bagi Partai Demokrat dan PKS lalu dijawab dengan elegan oleh Partai Demokrat sudah tepat.

Pasalnya, jawaban para kader Partai Demokrat bahwa Demokrat lebih memilih berkoalisi dengan rakyat cukup beralasan.

"Jawaban Politkus Demokrat sangat tepat. Pernyataan Hasto ini terlalu dini karena bagaimanapun dalam politik segala sesuatu bisa berubah," kata Direktur Mahara Lidership Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (29/5).


Menurut Iwel, jika pun nanti pada akhirnya PDI Perjuangan dan Demokrat berjalan masing-masing, biarlah demikian.

Sebab, telah ada contoh konkret yang menunjukkan bahwa perubahan dalam politik itu nyata, yakni pada pilpres 2019 di mana rival Pemilu kini satu gerbong.  

"Publik tidak pernah membayangkan Prabowo-Sandi pada akhirnya akan bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf," kata Iwel Sastra.

Pengamat politik ini berpandangan, kurang harmonisnya hubungan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat adalah efek pilpres 2004.

SBY yang saat itu merupakan Menteri dalam Kabinet Megawati Soekarnoputri memutuskan maju dalam Pilpres dan berhasil mengalah Megawati yang saat itu adalah petahana.

"Kurang harmonisnya hubungan kedua tokoh nasional ini kerap menjadi pemberitaan media. Sehingga ada terkesan sampai sekarang sulit untuk terjadi koalisi pada tingkat nasional antara PDI Perjuangan dan Demokrat," tuturnya.

"Pilpres masih 3 tahun lagi, kedua belah pihak sudah terlanjur berbalas pantun untuk menegaskan bahwa tidak akan terjadi koalisi antara PDI Perjuangan dan Demokrat, sehingga kemungkinan untuk terjadi koalisi pada pilpres 2024 sangat tipis karena sudah terlanjur gengsi dengan pernyataan masing-masing," demikian Iwel Sastra.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya